DPRD Permasalahkan Rute Baru MRT, Djarot: Kapan Majunya Negara Ini

Jakarta - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku heran terkait pemindahan depo Mass Rapid Transit (MRT) dari Kampung Bandan ke Ancol sekaligus perubahan rute fase II MRT yang dipermasalahkan oleh DPRD DKI.

Menurut Djarot, pemindahan rute fase II MRT dari Bundaran HI-Kampung Bandan menjadi rute Bundaran HI-Ancol Timur ini lantaran tidak adanya lahan di Kampung Bandan.

Djarot menjelaskan lahan di Kampung Bandan merupakan milik PT KAI, sehingga tidak bisa menjadi depo MRT. Akhirnya, Pemprov DKI memilih lahan di Ancol Timur untuk dijadikan depo.

"Awalnya memang sampai Kampung Bandan. Memang Kampung Bandan itu aset PT KAI. Jadi kan harus jalan terus (proyek) untuk koridor selatan ke utara. Kalau perencanaan jangka panjang, sekarang kami fokus dulu timur ke barat. (Kalau) sudah selesai, disambung dengan selatan ke utara," jelas Djarot setelah blusukan di Kelurahan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (8/3/2017).

"Nah, kalau misalnya Kampung Bandan tidak diperbolehkan, kadang-kadang saya ketawa juga kalau ke Ancol. PT KAI itu kan milik pemerintah. Kan sudah ada perpresnya bisa dibicarakan. Toh, sama-sama milik pemerintah. Di mana nanti gitu-lah. Dengan perencanaan yang bagus, apa memang tidak bisa yang harus ke Ancol? Makanya saya pikir mungkin Bu Tuti (Kepala Bappeda) bisa jelasin teknisnya," tambah Djarot.

Menurut Djarot, anggota DPRD sudah pernah membahas teknis perubahan rute tersebut. "Sudah, sudah (pembahasan perubahan rute). Kalau belum, tanyain saja ke mereka. Nggak apa-apa, DPRD itu sudah membuat kajian secara teknis, itu sudah," ujarnya.

Djarot mengatakan anggota DPRD dapat membicarakan soal MRT dengan duduk bersama para ahli terkait masalah teknis. Sebab, bila menyangkut permasalahan teknis, lebih tepat jika dijelaskan oleh ahlinya.

"Detail kan mereka (DPRD) nggak ngerti juga. Makanya, kalau dikasihkan ke DPRD, bakal nggak jalan. Fungsi DPRD itu memang bukan membahas masalah kebijakan, dia lebih banyak political will-nya. Kalau kita political view-nya, kita harus bangun koridor utara ke selatan. Teknisnya kita kasih ahlinya dong, apalagi ada perpres. Kita jangan sampai kejebak pada hal yang remeh-temeh seperti itu," jelasnya.

Djarot menambahkan, apabila kebijakan terus-menerus dipermasalahkan, pembangunan di Jakarta akan tertinggal lantaran di negara lain MRT dibangun sejak tahun 1986.

"Karena kita yang bikin. Remeh-temeh begitu kamu protes, kapan majunya negara ini," tutupnya.

Sebelumnya, DPRD DKI memutuskan akan membentuk pansus terkiat pemindahan depo MRT dari Kampung Bandan ke Ancol. Pemindahan ini dikarenakan PT KAI tidak jadi memberikan tanah milik mereka di Kampung Bandan menjadi stasiun dan depo MRT. (nth/idh)