MA Diminta Evaluasi Sistem Peradilan Satu Atap

Jakarta - Anggota DPR Komisi III Nasir Djamil menyerukan evaluasi sistem peradilan satu atap MA. Menurutnya, sistem itu harus dievaluasi karena belum memiliki payung hukum atas jabatan sebagai hakim.

"Jadi selama ini hakim itu independen, tapi 'rasanya' PNS. Ibaratnya seperti Indomie rasa kari ayam. Indomie tapi ayamnya nggak ada, cuma rasa saja. Hakim rasa PNS, itu juga mempengaruhi independensi hakim. Seharusnya mereka tidak lagi memikirkan sistem mutasi, promosi, kenaikan pangkat," ujar Nasir dalam acara diskusi di Restoran Handayani, Jalan Matraman, Jakarta Timur, Rabu (8/3/2017).

"Sehingga manajemen itu mengikat. Ketika ranah eksekutif masih mengikat lembaga peradilan, maka one roof system di MA harus dievaluasi lagi sehingga hakim benar-benar independen," sambungnya.

Karena itu, Nasir mengatakan pemerintah harus memberikan sedikit campur tangan, sehingga dapat mewujudkan negara dengan kedaulatan hukum sebagai panglima tertingginya.

"Dengan bagaimana mereka menghargai penegakan hukum. Negara di mata rakyat adalah bagaimana mereka melihat penegakan hukum. Semakin hormat mereka pada penegakan hukum, semakin mereka hormat pada negara," pungkasnya. (edo/idh)