Soal Kasus e-KTP, Setnov Minta Anggota Golkar Hati-hati

Soal Kasus e-KTP, Setnov Minta Anggota Golkar Hati-hati

Ray Jordan - detikNews
Rabu, 08 Mar 2017 22:36 WIB
Soal Kasus e-KTP, Setnov Minta Anggota Golkar Hati-hati
Foto: Lamhot Aritonang/detikcom
Jakarta - Sejumlah nama anggota DPR dari beberapa partai politik dikabarkan terlibat dalam kasus proyek e-KTP. Ketua Umum Golkar Setya Novanto pun angkat bicara soal ini.

Nama Novanto sendiri dikabarkan juga terlibat dalam kasus tersebut. Namun Novanto menegaskan dirinya tidak terlibat.

Bahkan Novanto mengatakan selalu mengingatkan kader Golkar untuk selalu berhati-hati, terutama dalam menggunakan jabatan atau kekuasaan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita sudah minta kepada seluruh anggota untuk lebih hati-hati. Jangan sampai terjadi hal-hal yang menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan. Kita selalu di dalam rapat fraksi itu juga sudah kita sampaikan," kata Novanto saat ditemui wartawan setelah menghadiri jamuan makan malam dengan Presiden Afrika Selatan di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Terkait dengan kasus proyek e-KTP, Novanto mengapresiasi langkah KPK yang menangani kasus ini. Meski demikian, Novanto berharap kasus ini tidak menimbulkan kegaduhan pada dunia perpolitikan Indonesia. Mengingat sejumlah nama dikabarkan terlibat dalam kasus ini.

"Ya, itu dakwaan, kita tentu memberikan apresiasi kepada KPK yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. Yang penting ini jangan sampai terjadi kegaduhan-kegaduhan politik, karena ada beberapa nama yang disebutkan, termasuk saya sendiri. Tapi saya sudah sampaikan kepada media bahwa saya tidak pernah menerima apa pun dana dari e-KTP," kata Novanto.

Novanto menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada hakim dan jaksa penuntut umum yang akan menjalankan sidang kasus ini Kamis (9/3) besok.

"Semua kita serahkan, kita percayakan kepada hakim, dan jaksa penuntut umum terus akan mempelajari. Dan kita berharap bisa melaksanakan secara profesional. Tentu saya juga prihatin ada tuduhan-tuduhan yang dilaksanakan oleh anggota DPR yang belum tentu melaksanakan atau menerima daripada masalah dana. Yang saya lihat beberapa isu yang disampaikan yang beredar selama ini," tuturnya. (rjo/idh)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads