DPR Dicap Terkorup, Hanura: Tidak Usah Reaktif, Perbaiki Kinerja

Jakarta - DPR mendapat predikat sebagai lembaga terkorup dalam survei Transparency International Indonesia (TII). Sekretaris Fraksi Hanura DPR Dadang Rusdiana meminta DPR terus berbenah diri.

"Kita tidak usah reaktif dengan membantah hasil survei tersebut. Yang harus kita lakukan adalah perbaikan di lembaga yang penting ini," ujar Dadang melalui pesan singkat, Rabu (8/3/2017) malam.

"Termasuk tentunya perbaikan sistem kepartaian. Karena rekrutmen dan pendidikan kader merupakan otoritas partai," sambungnya.

Dadang tidak membantah adanya kasus korupsi yang melilit anggota DPR. Karena itu, Dadang meminta anggota DPR merespons survei tersebut dengan perbaikan kinerja.

"Ini kan persepsi publik tentang DPR, dan memang ada kasus-kasus yang menimpa sebagian anggota DPR. Ya ini harus kita respons dengan memperbaiki kinerja dan sistem yang lebih menjamin agar anggota DPR berfokus pada tugas pokok dan fungsinya," bebernya.

Survei oleh Global Corruption Barometer yang disusun TII itu memperlihatkan 65 persen masyarakat Indonesia menganggap level korupsi meningkat dalam 12 bulan terakhir.

Hasilnya menunjukkan sebagian besar masyarakat menempatkan DPR di peringkat pertama lembaga negara yang dianggap paling korup, diikuti birokrasi pemerintah, dan DPRD. (dkp/idh)