Tanggapi Sandiaga, Ahok: Orang Kaya di DKI Malah Kena Pajak Mahal

Jakarta - Cawagub DKI Jakarta Sandiaga Uno melontarkan penyataan bahwa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpihak kepada kelompok menengah ke atas. Hal tersebut karena Sandiaga melihat pembangunan ekonomi di Jakarta tidak merata.

Ahok pun memberikan jawaban atas tudingan Sandiaga tersebut. Ahok membeberkan apa saja yang sudah dia lakukan untuk menaikkan taraf hidup orang Jakarta.

"Kalau kalangan atas saja, saya tanya sama kamu, sekarang masih ada nggak ketemu orang pakai tas butut, sepatu butut di gang-gang sempit. Ada nggak orang minjam duit sama bosnya kalau sakit, atau ke Pegadaian pas anaknya mau sekolah. Mana ada. Jadi yang saya urusin siapa?" kata Ahok di sebuah mal di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2017).

Ahok pun mengatakan programnya membebaskan PBB untuk tanah di bawah Rp 1 miliar dan BPHTB Rp 2 miliar adalah untuk orang kalangan menengah ke bawah. Sementara itu, untuk golongan menengah ke atas, Ahok menyebut mengenakan banyak pajak untuk mereka.

"Terus yang dibebasin PBB Rp 1 miliar, BPHTB Rp 2 miliar itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya malah kena pajak mahal kok, progresif segala macam," ujar Ahok.

Sebelumnya, Sandiaga Uno menyebut pembangunan di Jakarta tidak merata. Sandiaga mengatakan pertumbuhan ekonomi hanya menyentuh kalangan menengah ke atas.

"Banyak sekali pengangguran sekarang. Kepemimpinan Pak Basuki (Ahok) sekarang hanya memberi kesempatan kepada golongan menengah ke atas. Golongan bawah tidak ikut merasakan kue pertumbuhan ekonomi secara merata," kata Sandiaga di Posko Melawai, Jalan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (7/3/2017).

Sandiaga mencontohkan program Ahok yang tidak berpihak kepada rakyat adalah program Lelang Konsolidasi. Ia mengatakan program tersebut hanya menguntungkan para pemodal.

"Saya dapat masukan dari teman Kadin, mengenai salah satu program Lelang Konsolidasi. Program Lelang Konsolidasi jelas tidak memihak UMKM. Lelang Konsolidasi mengangkat jumlah yang tidak bisa dijangkau oleh pelaku UMKM," katanya. (bis/imk)