Kunjungi Bahrain, Komite III DPD Bahas Pengawasan TKI

Jakarta - Sembilan anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dari Komite III melakukan kunjungan ke Bahrain. Kunjungan itu terkait pengawasan terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN).

Delegasi Komite III DPD dipimpin oleh senator Fahira Idris. Selain Fahira, anggota DPD yang datang ke Bahrain di antaranya Pdt Charles Simaremare dan senator dari Sulawesi Tengah, dr Delis Julkarson Hehi. Rombongan DPD berada di Bahrain pada 3-6 Maret 2017.

Berdasarkan keterangan tertulis dari DPD, rombongan Komite III melakukan kunjungan ke KBRI Manama pada Jumat (3/3) lalu. Mereka difasilitasi untuk bertemu dengan 22 TKI bermasalah yang ditampung di Shelter KBRI Manama.

Dalam dialog dengan TKI bermasalah, delegasi DPD menyerap dan menampung aspirasi serta permasalahan yang dihadapi. Ada sejumlah temuan DPD, di antaranya bagaimana TKI yang berangkat ke Bahrain dengan sponsor perorangan atau melalui jalur unprocedural. Akibatnya, korban tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan perjanjian awal sebagai cleaning service perusahaan.

Kemudian ada juga TKW yang berangkat dengan jalur sponsor perorangan saat moratorium TKI diberlakukan. Korban sempat diculik oleh orang berkewarganegaraan Bangladesh dan kasusnya sedang ditangani kepolisian setempat.

Ada banyak temuan lain DPD, seperti TKI yang mendapat tindak kekerasan dan pelecehan seksual oleh majikannya. Kemudian juga gaji yang tidak sesuai seperti dijanjikan, tempat tinggal tidak layak, tak mendapat fasilitas makan, ditahannya paspor oleh majikan sehingga TKW tak bisa pulang, hingga human trafficking.

DPD berkunjung ke Bahrain. (Foto: Dok. DPD)

Para senator berkesempatan memberi motivasi kepada para TKI yang berada di Shelter KBRI Manama. Kemudian pada Minggu (5/3), delegasi Komite III melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Bahrain Jameel bin Mohammed Ali Humaidan di kantornya.

Pertemuan membahas soal permasalahan moratorium dan penanganan TKI bermasalah di Bahrain. Fahira pun menyerahkan data 22 TKI bermasalah untuk segera diselesaikan kasusnya.

"Kami menyerahkan 22 nama TKI bermasalah yang saat ini sedang berada di penampungan Shelter KBRI Manama untuk segera diselesaikan kasusnya oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Bahrain," ujar Fahira seperti tertulis dalam siaran pers DPD.

Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Bahrain menegaskan akan segera menyelesaikan permasalahan 22 TKI itu. Menteri Jameel mengungkapkan harapannya agar para TKI dapat bekerja di Bahrain sampai usia pensiun.

"Jika ada permasalahan yang dihadapi oleh TKI, dapat langsung menghubungi nomor hotline 995. Kerja sama kemitraan dengan KBRI akan terus ditingkatkan," kata dia.

Jameel juga menyayangkan moratorium yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terkait pengiriman TKI. Namun ia juga menegaskan selama ini hubungan bilateral antara Indonesia dan Bahrain terjalin sangat baik mengingat kesamaan penduduknya yang mayoritas muslim.

Menurutnya, pemerintah Bahrain sangat ingin untuk memperbaiki kerja sama terkait ketenagakerjaan. Hal tersebut sudah dibicarakan secara intensif oleh perwakilan pemerintah masing-masing saat pertemuan Asia Meeting di Bali.

Setelah mendatangi kompleks Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Bahrain, delegasi Komite III DPD mengunjungi Parlemen Negara Bahrain. Rombongan DPD disebut diterima dengan baik, dan kedua belah pihak bertukar pikiran mengenai sistem parlemen dan demokrasi masing-masing negara. (elz/imk)