Pemprov DKI Bikin 'Hunter DPT' untuk Data Warga di Apartemen

Jakarta - Pemprov DKI bersama KPUD telah menggelar rapat soal Pilkada DKI. Dari hasil rapat tersebut, mengenai isu daftar pemilih tetap (DPT), hanya tinggal 5.530 warga yang belum terdaftar di DPT.

"Hasilnya yang pertama, yang mengenai isu DPT, terkait dan yang belum merekam, total yang belum merekam itu ada 59.911. Tapi tidak usah khawatir. Dari angka ini sudah masuk DPT sebanyak 54.381. Dengan demikian, yang belum merekam dan belum masuk DPT 5.530," ujar Plt Gubernur DKI Sumarsono (Soni) seusai rapat koordinasi dengan KPUD di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017).

Sisa 5.000-an warga yang belum terdaftar di DPT ini, kata Soni, akan terus dikejar sehingga semua warga dapat menggunakan hak politiknya. Pemprov bersama KPUD akan membentuk tim pemburu DPT ke apartemen-apartemen atau yang disebutnya Hunter DPT.

"Ini akan kita kejar, akan ada Hunter DPT. Dikejar ke apartemen-apartemen. Karena itu, kita akan buka pendaftaran posko DPT di apartemen. Kita jemput bola. Karena itu, saya berharap wali kota dan pengurus RT bisa membantu," katanya.

"Kami sepakat dengan KPUD dengan Bawaslu, jangan sampai ada seorang warga di Jakarta kehilangan hak politiknya. Kami serius menyikapi sekaligus mengejar para pemegang hak politik untuk bisa mencoblos," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Sumarno menjelaskan perihal Hunter DPT apartemen. Sumarno berkata nantinya akan dibuka posko di beberapa tempat untuk memastikan warga Jakarta yang memiliki hak pilih terdaftar di DPT.

"Oh, nanti kita buka posko-posko di beberapa tempat di kelurahan dan apartemen, nanti kita buka poskonya. Di samping kami menerima pendaftaran yang direkomendasikan dari Bawaslu, kemudian juga dari tim pasangan calon mengirim data dan kami juga mengirim surat ke pasangan calon untuk mengirimkan data-data yang sudah melapor ke tim kampanye mereka untuk kita datangi," jelasnya.

Mengenai teknis pembukaan posko apartemen dan penempatannya, menurutnya, masih akan dikoordinasikan teknisnya seperti apa.

"Ya, sekarang dikoordinasikan teknisnya seperti apa, kepala dinas perumahan, wali kota, sudah oke. Jadi secara resmi KPUD bersurat kepada gubernur dan gubernur yang menginstruksikan kepada wali kota sampai ke bawah," tutupnya. (gbr/imk)