Rabu 08 Maret 2017, 13:41 WIB
Masalah HAM Petani akan Dibahas di Konferensi Nasional Perkebunan
Persiapan Konferensi Nasional Perkebunan (Luki/detikcom)
Jakarta -
Organisasi-organisasi masyarakat tani dan pembela petani akan mengadakan Konferensi Nasional Perkebunan pada April mendatang. Konferensi tersebut bertujuan menyusun peta jalan yang mengatasi kesenjangan sosial antara petani dan perusahaan.
Dalam konferensi tersebut terdapat berbagai organisasi, di antaranya Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Serikat Petani Indonesia (SPI), dan beberapa organisasi lainnya. Mereka menyatakan ada tiga poin yang akan dibahas di dalamnya.
Tiga hal tersebut adalah perkebunan yang lestari dan berkeadilan sosial, petani pekebun mandiri atau swadaya sebagai tukang perkebunan, serta pembaruan kebijakan dan hukum perkebunan.
"Kita mengangkat tiga hal ini karena perkebunan kita ini tidak lestari, perkebunan kita ini tidak ramah dengan lingkungan hidup, tidak ramah dengan HAM petani. Dulu kan perkebunan ini juga diangkat dari konteks kolonialisme, tapi sekarang petaninya hanya mendapat mekanisme plasma, apakah mekanisme ini akan mau dilanjut ke depan, ya tidak. Karena harusnya porsi petani harus ditingkatkan. Maka kita usung tiga hal tersebut," ungkap Ketua Komite Pertimbangan Organisasi IHCS Gunawan di kantor DPP SPI, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2017).
Dia juga mengatakan akan mengadakan audiensi terlebih dahulu kepada pihak pemerintah terkait dengan Konferensi Nasional Perkebunan, yang akan digelar pada 19-20 April 2017 di Jakarta.
"Satu, kita sebelum konferensi akan mengadakan audiensi ke Dirjen Perkebunan, lalu ke Kementerian Pertanian, kemudian Kemenko Perekonomian, dan juga ke Kementerian Agraria dan Badan Pengelola Dana Sawit. Untuk konferensinya sendiri, nanti pihak pemerintah juga akan kita undang," ujarnya.
Ketika ditanya apakah akan membahas pembagian lahan untuk hidup orangutan, Gunawan menjawab hak tersebut akan masuk poin pertama, yaitu perkebunan lestari. Lestari di sini akan dibahas secara lebih luas. Tidak hanya lestari untuk perkebunan dan hubungan antarmanusia, tapi juga dengan orang utan.
"Ya lestari yang dimaksud di sini itu kan luas, pengertian alam itu kan yang ramah ekologi. Keramahan ekologi itu kan rusak akibat benih atau budidaya tidak hanya berdampak pada tumbuhan, tetapi juga binatang. Jadi lestari yang dimaksud itu ya ramah secara ekologis. Artinya, tidak hanya konflik antarmanusia, tetapi juga kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan fungsi desa," ujarnya.
Konferensi ini berangkat dari kegelisahan para organisasi tersebut tentang kesenjangan sosial yang dirasakan oleh petani. Menurut mereka, hak petani saat ini hanya mendapatkan 20 persen dari hasil taninya.
Bagi mereka, reformasi agraria juga harus benar-benar diperbarui dalam struktur dan hubungan agraria sehingga tercipta kemakmuran dan keadilan sosial bagi para petani.
(lkw/rvk)
Dalam konferensi tersebut terdapat berbagai organisasi, di antaranya Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Serikat Petani Indonesia (SPI), dan beberapa organisasi lainnya. Mereka menyatakan ada tiga poin yang akan dibahas di dalamnya.
Tiga hal tersebut adalah perkebunan yang lestari dan berkeadilan sosial, petani pekebun mandiri atau swadaya sebagai tukang perkebunan, serta pembaruan kebijakan dan hukum perkebunan.
"Kita mengangkat tiga hal ini karena perkebunan kita ini tidak lestari, perkebunan kita ini tidak ramah dengan lingkungan hidup, tidak ramah dengan HAM petani. Dulu kan perkebunan ini juga diangkat dari konteks kolonialisme, tapi sekarang petaninya hanya mendapat mekanisme plasma, apakah mekanisme ini akan mau dilanjut ke depan, ya tidak. Karena harusnya porsi petani harus ditingkatkan. Maka kita usung tiga hal tersebut," ungkap Ketua Komite Pertimbangan Organisasi IHCS Gunawan di kantor DPP SPI, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2017).
Dia juga mengatakan akan mengadakan audiensi terlebih dahulu kepada pihak pemerintah terkait dengan Konferensi Nasional Perkebunan, yang akan digelar pada 19-20 April 2017 di Jakarta.
"Satu, kita sebelum konferensi akan mengadakan audiensi ke Dirjen Perkebunan, lalu ke Kementerian Pertanian, kemudian Kemenko Perekonomian, dan juga ke Kementerian Agraria dan Badan Pengelola Dana Sawit. Untuk konferensinya sendiri, nanti pihak pemerintah juga akan kita undang," ujarnya.
Ketika ditanya apakah akan membahas pembagian lahan untuk hidup orangutan, Gunawan menjawab hak tersebut akan masuk poin pertama, yaitu perkebunan lestari. Lestari di sini akan dibahas secara lebih luas. Tidak hanya lestari untuk perkebunan dan hubungan antarmanusia, tapi juga dengan orang utan.
"Ya lestari yang dimaksud di sini itu kan luas, pengertian alam itu kan yang ramah ekologi. Keramahan ekologi itu kan rusak akibat benih atau budidaya tidak hanya berdampak pada tumbuhan, tetapi juga binatang. Jadi lestari yang dimaksud itu ya ramah secara ekologis. Artinya, tidak hanya konflik antarmanusia, tetapi juga kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan fungsi desa," ujarnya.
Konferensi ini berangkat dari kegelisahan para organisasi tersebut tentang kesenjangan sosial yang dirasakan oleh petani. Menurut mereka, hak petani saat ini hanya mendapatkan 20 persen dari hasil taninya.
Bagi mereka, reformasi agraria juga harus benar-benar diperbarui dalam struktur dan hubungan agraria sehingga tercipta kemakmuran dan keadilan sosial bagi para petani.
(lkw/rvk)
