"Kami terima sebagai kritik dan penilaian yang berat dan membebani, tetapi sekaligus merupakan tantangan kepada kami untuk menunjukkan hal sebaliknya," ujar Hendrawan melalui pesan singkat, Rabu (8/3/2017).
Oleh sebab itu, Hendrawan mengatakan penilaian tersebut harus menjadi komitmen agar DPR lebih transparan. "Komitmen transparansi dan akuntabilitas harus menjadi spirit krida kedewanan," jelas Hendrawan.
Baca Juga: Survei TII: DPR Lembaga Terkorup Menurut Persepsi Warga RI
Hendrawan tidak memungkiri DPR dicap sebagai lembaga korup sejak era reformasi. Ia meminta peran aktif masyarakat untuk berkontribusi memperbaiki citra DPR.
"Sejak era reformasi, bukankah cap itu sudah sering dialamatkan kepada DPR? Kami harap masyarakat bersabar sekaligus berpartisipasi dalam upaya perbaikan kolektif yang dilakukan DPR," cetus Hendrawan.
Survei oleh Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency International Indonesia (TII) itu juga memperlihatkan 65% masyarakat Indonesia menganggap level korupsi meningkat dalam 12 bulan terakhir.
Hasilnya menunjukkan sebagian besar masyarakat menempatkan DPR di peringkat pertama lembaga negara yang dianggap korup, diikuti birokrasi pemerintah, dan DPRD. (dkp/imk)











































