Tembus 60 Ribu, Ini Daftar 10 Jenis Regulasi Terbanyak di Indonesia

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 08 Mar 2017 10:52 WIB
Jakarta - Pertemuan para begawan hukum di Rancamaya, Bogor pada Oktober 2016 mengamanatkan diet obesitas hukum. Tim Kemenkum HAM pun terbang ke Osaka, Jepang untuk mempelajari langsing hukum ala Jepang. Sepulangnya dari Osaka, perampingan mulai dilakukan.

Dalam kunjungan ke Osaka pada 12-22 Februari 2017, tim Kemenkum HAM salah satunya mengunjungi perusahaan Westlaw Japan. Perusahaan penerbitan itu fokus di bidang hukum, perpajakan dan akuntansi di Jepang. Produknya adalah buku dan website.

Dengan website, pengunjung bisa melihat berbagai peraturan di Jepang yang lama dan terbaru. Setiap pengunjung akan dikenakan biaya dalam mendownload sebuah peraturan.

Buku-buku dan website di bawah perusahaan PT Shin-Nippon Hoki Publishing Co.Ltd itu menjadi rujukan berbagai kalangan di Jepang. Produk PT Shin-Nippon juga menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan pemerintah setempat.

Sepulangnya dari Jepang, tim Kemenkum HAM langsung menerapkan ilmu yang diserap. Dirjen Peraturan Perundangan mengupdate peraturan yang ada di Indonesia. Berikut peringkatnya:

1. Peraturan Daerah sebanyak 15.086 peraturan.
2. Peraturan Menteri sebanyak 11.091 peraturan.
3. Keputusan Presiden sebanyak 5.226 peraturan.
4. Peraturan Pemerintah sebanyak 4.790 peraturan.
5. Peraturan Lembaga pemerintah Non Kementerian 3.015 peraturan.
6. UU sebanyak 1.889 peraturan.
7. Peraturan Presiden sebanyak 1.764 peraturan.
8. Perpu sebanyak 171 peraturan.
9. Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 188 peraturan.
10. Bank Indonesia sebanyak 45 peraturan.

"Total mencapai 60 ribu lebih regulasi," kata Direktur Pengundangan, Ditjen Peraturan Perundangan Kemenkum HAM, Imam Santoso saat berbincang dengan detikcom, Rabu (8/3/2017).

Dalam website peraturan.go.id, juga dipandu dengan mesin pencari sehingga bisa dicari satu aturan yang saling berhubungan. Sebagai contoh, ketika memasukkan kata kunci 'BOROBUDUR', maka akan muncul 21 aturan terkait Candi Borobudur. Baik yang diatur di Peraturan Pemerintah hingga Perda.

Dengan data yang tersinkron tersebut, maka akan terkoneksi dan bisa dievaluasi satu dengan yang lainnya. Dari evaluasi itu akan diharmonisasi sehingga tumpang tindih antar peraturan bisa berkurang dan menjadi langsing, tak lagi obesitas.

Official Translate

Selain itu, Kemenkum HAM juga sedang melakukan penerjemahan UU ke Bahasa Inggris. Sebab, aturan dalam satu bahasa mempersulit banyak hal, dari investasi hingga hak-hak masyarakat.
Tembus 60 Ribu, Ini Daftar 10 Regulasi Terbanyak di Indonesia

"Kami juga sedang melakukan official translate UU ke Bahasa Inggris. Tahun 2016 dari target 3 UU, kami berhasil mengofficial translate 13 UU. Tahun 2017, kami sudah melakukan official translate 5 UU," ujar Imam.

Dalam mentraslate sebuah UU ke Bahasa Inggris, ternyata tidak gampang. Sebab, istilah hukum di Indonesia tidak bisa langsung di-translate ke Bahasa Inggris secara tekstual. Imam mencontohkan saat melakukan official translate UU Pemilu. Di UU Pemilu ada istilah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak bisa diartikan langsung menjadi 'place take for vote, polling place' atau sejenisnya.

"Ada kendala apakah TPS diartikan dengan elektoral atau election. Kami mengundang mantan pimpinan KPU untuk membantu berbagai istilah di UU Pemilu," ujar Imam.

Dalam melakukan official translate, pihaknya melakukan rapat secara online. Seperti saat diminta Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Dirjen Imigrasi. Masing-masing pihak di depan laptop dan saling online untuk melakukan official translate ayat per ayat sebuah UU.

"Untuk beberapa kasus, kami langsung menghadirkan pelaku usaha, dari Indonesia dan dari luar negeri. Dipertemukan dalam satu meja. Lalu disimulasikan. Apakah definisi ini ketika di Bahasa Inggris-kan, mereka paham atau tidak. Contohnya apa yang dimaksud dengan 'batal demi hukum', dalam praktik hukum dengan Bahasa Inggris, 'batal demi hukum' menggunakan istilah apa," ujar Imam.

Dengan adanya official translate itu, maka diharapkan masyarakat internasional dan investor luar negeri semakin memahami hukum Indonesia. Dalam jangka pendek, bisa mendorong investasi yang bisa mempercepat pembangunan.

"Official translate ini yang dipakai sebagai terjemahan resmi dan digunakan sebagai dasar hukum yang sah dan dijadikan acuan dalam perjanjian dan sebagainya. Apabila ada sengketa hukum , maka official translate itu nantinya yang dipakai," pungkas Imam. (asp/rvk)