Perbaiki DPT, Sumarsono Gandeng KPU dan Pengelola Apartemen

Jakarta - Masalah daftar pemilih tetap (DPT) di DKI masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah karena ada banyak warga yang tak terlacak, salah satu penyebabnya adalah tinggal di apartemen. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Sumarsono akan bekerja sama dengan pihak apartemen untuk perekaman warga DKI yang belum memiliki e-KTP.

"Kita akan duduk bersama dengan KPU, rapat dengan pengurus apartemen untuk melakukan rekaman ulang. Dalam waktu yang singkat ini, kita kejar mereka sekali lagi. Semua apartemen," ungkap Sumarsono di gedung DPD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Selain pendekatan langsung ke apartemen-apartemen untuk mendata warga DKI, Pemprov akan membuka pendaftaran mulai tingkat kelurahan. Sosialisasi juga akan dilakukan agar warga secara proaktif datang mendaftar.

"Kita umumkan lagi, kita buka pendaftaran. Tiap hari kita sosialisasikan. Kalaupun toh pada akhirnya mereka nggak datang, ya sudah. Yang penting kita sudah maksimal," ujar Sumarsono.

Pria yang di Kemendagri menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah itu menyebut pengumuman akan dilakukan lewat RT/RW. Sumarsono akan memaksimalkan berbagai sarana agar di Pilgub DKI putaran kedua nanti semua warga yang memiliki hak dapat menyalurkan suaranya.

"Ya, diumumkan saja, melalui RT/RW. Kita punya perangkat di bawah kita optimalkan, masyarakat aktif, perangkat di bawah juga aktif," tegasnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya menyatakan ada 136 ribu warga DKI yang belum terdaftar e-KTP. Pemerintah lalu berusaha mengejar untuk mendata sebelum Pilgub DKI putaran pertama pada 15 Februari lalu dan kini hanya tersisa 56 ribu. Jumlah itulah yang dikejar untuk didata agar bisa masuk DPT sehingga bisa mengikuti Pilgub DKI putaran kedua.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie juga menyoroti soal masalah DPT di DKI yang dianggapnya kurang maksimal. Ia meminta KPU melakukan perbaikan dalam persiapan putaran kedua Pilgub DKI.

"DPT-nya nggak beres, itu perbaiki, mumpung ada waktu. Contohnya saya sendiri (mengecek), waktu pemungutan suara saya ke Lapas Salemba, ada 3.861 penghuni. Sekitar 10 persen saja yang ber-KTP luar DKI. Jadi 3.500 di dalam, tapi yang milih hanya 349. Artinya, 15-an persen. Ada masalah pendaftaran pemilu," papar Jimly, Senin (6/3). (elz/nkn)