DetikNews
Selasa 07 Maret 2017, 21:01 WIB

Saat Anies Ditantang Warga Semanan Ubah Konsep Tata Ruang DKI

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Saat Anies Ditantang Warga Semanan Ubah Konsep Tata Ruang DKI Foto: Noval Dhwinuari Antony/detikcom
Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi warga Semanan, Jakarta Barat. Di lokasi, Anies ditantang seorang warga untuk mengubah konsep Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jakarta.

Pantauan di lokasi, RW 05 Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (7/3/2017), Anies tiba disambut oleh ratusan warga. Anies lalu menjelaskan program-programnya.


Tibalah pada sesi tanya-jawab antara Anies dan warga setempat. Seorang warga bertanya sekaligus menantang Anies untuk mengubah konsep RTRW Jakarta yang salah peruntukan.

"Pertanyaan soal RTRW, jadi kita memang misalnya melakukan preview atas RTRW, apa saja sih yang diubah selama ini karena banyak sekali perubahan dan eksekusinya nggak sesuai dengan RTRW. Bahkan yang sesuai RTRW-nya pun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kota ini. Jadi nanti kita akan preview RTRW itu, termasuk kejadian lucu ini," ungkap Anies menjawab pertanyaan.

Anies lalu menjelaskan apa yang disebutnya lucu itu. Kekuasaan yang dipakai semena-mena, katanya, adalah hal yang lucu.

"Yang mengganggu kita itu sebetulnya bukan orang yang membangun apartemen, kok. Yang mengganggu kita itu kalau kekuasaan dipakai secara tidak adil. Jadi, kalau dibangun apartemen asalkan sesuai dengan peruntukannya, nggak ada masalah. Tapi ketidakadilan itu lo yang masalah," jelasnya.

Anies lalu menyinggung soal program pengadaan hunian dengan DP nol rupiah. Menurutnya, program itu dibutuhkan warga Jakarta namun disebut menyalahi aturan. Ini juga lucu kata Anies.

"Untuk rakyat kecil, kita punya program rumah dengan DP nol persen. Eh, yang di sana protes, katanya melanggar aturan. Lo, kok kalau untuk rakyat kecil melanggar aturan, kalau buat yang gede-gede segala aturan ditabrak. Bener nggak, tuh?" tanya Anies kepada warga.

"Reklamasi banyak aturan dilewatin begitu saja. Gusur-gusur orang nih, gusur kampung, dibawa ke pengadilan, kalah di PTUN. Kalau di PTUN kalah, itu artinya peraturan tidak diikuti. Jadi, kalau menggusur nggak lihat aturan, kalau untuk kepentingan rakyat banyak justru dicari aturan yang susah. Kita sebaliknya. Kita insyaallah akan tegakkan keadilan untuk warga di Jakarta," pungkas mantan Mendikbud itu.
(gbr/nkn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed