PT MRT Tunggu Pemerintah soal Pemindahan Depo Kampung Bandan

PT MRT Tunggu Pemerintah soal Pemindahan Depo Kampung Bandan

Bisma Alief Laksana - detikNews
Selasa, 07 Mar 2017 19:47 WIB
PT MRT Tunggu Pemerintah soal Pemindahan Depo Kampung Bandan
Ilustrasi (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Dirut PT MRT Jakarta William P Sabandar mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah soal depo MRT fase II rute Bundaran HI-Ancol Timur. Awalnya, pembuatan depo akan dibangun di lahan milik PT KAI di Kampung Bandan. Namun, kabar terakhir menyebutkan depo akan dipindah ke Ancol karena tidak ada lahan di Kampung Bandan.

William menyebut akan mendirikan depo di Kampung Bandan bila itu menjadi keputusan dari pemerintah. Dia mengatakan PT MRT Jakarta hanya sebagai pelaksana pembangunan. Sedangkan perihal lahan, itu merupakan domain pemerintah.

"Ya, kita kerjakan sampai Kampung Bandan (bila pemerintah memutuskan di sana). Lahannya kan harus disiapkan pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan lahannya siap, kami kan instrumen pelaksana. Jadi PT MRT melaksanakan apa yang dikatakan pemerintah," kata William seusai rapat dengan Sekda DKI dan DPRD DKI di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat disinggung soal pembuatan pansus yang akan dibentuk oleh DPRD DKI terkait tanah di Kampung Bandan, William mengatakan itu bukan bentuk ketidakpercayaan DPRD DKI. William menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada DPRD DKI. Dia berharap pembentukan pansus tersebut bisa segera menyelesaikan permasalahan lahan itu.

"Saya nggak lihat itu (ketidakpercayaan DPRD DKI). Artinya, ini kan mekanisme resmi yang ada di DPRD. Ya, kita serahkan mekanismenya seperti apa. Tapi niat kita baik. Artinya, untuk membangun dan memang urusan pendanaan, itu ada di wilayah pemerintah. Sebagai pelaksana, ya kami berharap bahwa ini segera dapat di-clear-kan," ujar William.

"Mendapatkan restu, kemudian prosesnya akan segera dilakukan. Kalau MRT-nya berfungsi lebih cepat, masyarakat akan menikmati prasarana dan sarana MRT lebih cepat. Itu harapan kami," tutupnya. (bis/rvk)


Berita Terkait