Mendagri: Kasus Korupsi Tak Ganggu Pengadaan e-KTP

Jakarta - Kasus korupsi megaproyek e-KTP semakin panas menjelang persidangan. Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan kasus yang menyeret sejumlah nama besar itu tak akan mempengaruhi pengadaan e-KTP bagi masyarakat.

Tjahjo tak mau banyak berkomentar soal kasus e-KTP yang terjadi di era Mendagri Gamawan Fauzi tersebut. Ia mengakui memang, sejak awal menjabat, dia menemukan sejumlah masalah terkait dengan proyek e-KTP.

"Saya kalau mengatakan tidak ada masalah ya tidak mungkin, tapi kami tidak mau terjebak pada masalah itu. Tapi menyangkut pelayanan terhadap masyarakat harus dipenuhi dengan baik," ungkap Tjahjo di gedung DPD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Tjahjo tak mau terjebak masalah korupsi megaproyek yang sudah menetapkan 2 terdakwa dari jajaran Kemendagri itu. Untuk kasus korupsi e-KTP, ia menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.

"Begitu saya jadi menteri, saya fokus aja kok untuk pembenahan ke dalam bagaimana melayani masyarakat, untuk bisa lebih optimal, agar orang bisa mudah untuk dapat KTP dan sekalian mulai jalan. Retribusi kita pangkas dan sebagainya," tutur Tjahjo.

"Kalau urusan-urusan dulu itu bukan wewenang kami, itu kewenangan KPK," sambungnya.

Saat ini Kemendagri, menurut Tjahjo, tengah fokus pada penyelesaian pengadaan e-KTP bagi warga yang belum memilikinya. Tjahjo memastikan kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 T itu tak akan mempengaruhi kinerja Kemendagri dalam menyelesaikan perekaman dan penyediaan blanko e-KTP.

"Nggak masalah, kami jalan terus walaupun ibarat naik mobil persnelingnya belum bisa lancar, tapi kami terus memacu bahwa perekaman data bisa," sebutnya.

Hanya, Tjahjo memastikan pihaknya akan lebih berhati-hati dalam mengurus masalah pengadaan e-KTP. Saat ini Kemendagri juga sudah siap mencetak blanko e-KTP yang sempat terhambat karena gagal lelang.

"Sekarang sedang finalisasi tender yang laporan kami terima dari Dirjen Dukcapil. Mudah-mudahan tender yang kemarin saya batalkan karena tidak clean and clear kita tidak mau di kemudian hari ada masalah," jelas Tjahjo.

"Mudah-mudahan tender Maret ini sudah bisa menemukan pemenang dengan baik. Kita minta saran LKPP juga," imbuh dia.

Sebelumnya Tjahjo mengungkap 9 juta orang di Indonesia belum menjalani perekaman e-KTP. Blanko e-KTP bagi mereka yang sudah melakukan perekaman pun belum tersedia karena untuk chip-nya perlu memesan dari luar negeri.

"Mudah-mudahan pertengahan tahun depan yang sisa masih 9 juta ini mudah-mudahan bisa tercapai, itu pun juga partisipasi masyarakat mau datang loh ya. Kalau tidak, jangan salahkan kami. Kami ingin di daerah terpencil, termasuk kota besar yang wali kotanya aktif, seperti Surabaya, bikin pasukan motor, door to door," urai Tjahjo, Kamis (26/10/2016). (elz/erd)