.webp)
"Saya nggak mau memberi tanggapan, itu kewenangan KPK. Saya nggak punya kewenangan ya, sudah ranahnya KPK, ranahnya rumah tangga orang," ungkap Tjahjo saat dimintai tanggapan di gedung DPD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3/2017).
Ada sejumlah nama tokoh yang disebut ikut terseret, termasuk beberapa anggota Fraksi PDIP DPR periode 2009-2014. Tjahjo sama sekali tidak mau menanggapi itu.
"Saya nggak mau beri tanggapan. Saya nggak mau komentar," ucap politikus PDIP itu.
Meski kasus megaproyek tersebut terjadi pada era Mendagri Gamawan Fauzi, Tjahjo mengaku siap datang ke persidangan untuk memberi keterangan apabila dirasa dibutuhkan. Kasus korupsi e-KTP, yang bergulir sejak tahun 2011, akan mulai disidangkan pada Kamis (9/3) lusa.
"Sebagai warga negara, siap untuk memberikan dukungan. Kami terus membantu," tegas Tjahjo.
Pimpinan KPK menyebut lanjutan kasus e-KTP akan mengguncang perpolitikan nasional. Menurut Tjahjo, itu tidak ada kaitannya dengan tupoksi atau tugasnya di Kemendagri.
"Saya nggak tahu, itu urusan penyidik, bukan Kemendagri. Silakan tanya ke KPK," tuturnya.
Seperti diketahui, salah satu yang ikut terseret dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun tersebut adalah Ketua DPR Setya Novanto. Novanto sendiri sudah memberikan klarifikasi dan menyatakan mendukung upaya KPK dalam menyelesaikan kasus korupsi e-KTP. Namun dia meminta KPK tidak membuat gaduh.
"Saya mengapresiasi kepada Pak Agus selaku Ketua KPK dan pimpinan lain, karena ini memang sesuatu yang harus diusut secara tuntas. Tapi tentu jangan sampai menimbulkan kegaduhan politik," kata Novanto dalam perbincangan dengan wartawan, Selasa (7/3/2017).
"Jangan sampai kegaduhan politik ini mempengaruhi situasi pertumbuhan ekonomi kita yang sudah terbaik, bahkan melebihi negara lain," lanjutnya. (elz/erd)
