PDIP Sesalkan Aturan Soal Cuti Kampanye Putaran Kedua

Jakarta - PDIP kecewa dengan perubahan aturan mendadak yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, termasuk soal cuti kampanye. Apalagi perubahan dilakukan pada saat Pilgub DKI 2017 masuk putaran kedua.

"Setiap tahap-tahap pemilu yang ada, kami juga menyesalkan terhadap upaya paksa di mana muncul aturan pemilu yang muncul setelah tahap putaran kedua. Padahal dalam demokrasi yang sehat peraturan itu tidak boleh berubah paling tidak enam bulan sebelum pemilu," kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto di kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017).

"Sekarang tinggal 33 hari terjadi perubahan-perubahan peraturan yang mengatur jadwal kampanye yang berbeda dengan praktek pada tahun (Pilgub DKI) 2012 yang lalu," lanjutnya.

Menurut Hasto, hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa KPU DKI menunjukkan keberpihakan mereka dalam Pilgub DKI. Padahal, kata Hasto, KPU DKI tidak boleh mengganti aturan dalam waktu kurang dari enam bulan jelang pemilihan.

"Ini menunjukkan adanya keberpihakan. Karena itulah kami menyesalkan perubahan peraturan yang bersifat mendadak tersebut. Seluruh peraturan itu seharusnya tidak boleh berubah enam bulan jelang pemilu," ucap Hasto.

Hasto mengatakan bahwa perubahan tersebut terdapat unsur sistematik untuk menggangu dan menghalangi langkah pasangan yang diusung PDIP, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, dalam Pilgub DKI. Menurutnya, penghadangan pada pasangan tersebut di putaran pertama tidak bisa membendung suara Ahok-Djarot.

"Sehingga ketika terjadi perubahan ada upaya sistematik untuk mengganggu menghalangi Pak Basuki dan Pak Djarot. Berbagai hadangan- hadangan pada kampanye putaran pertama ternyata tidak cukup dihadang, hanya karena takut melihat kinerja dari Pak Basuki dan Pak Djarot yang oleh publik dinyatakan sangat memuaskan," tutup Hasto. (nth/imk)