Jokowi Titip WNI ke Raja Salman, Menaker Tingkatkan Kerjasama Teknis

Jokowi Titip WNI ke Raja Salman, Menaker Tingkatkan Kerjasama Teknis

Niken Widya Yunita - detikNews
Jumat, 03 Mar 2017 19:24 WIB
Foto: Muhammad Idris/detikFinance
Jakarta - Presiden Jokowi sempat menyampaikan harapannya kepada Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud terkait terkait perlindungan WNI di Arab Saudi. Menindaklanjuti hal itu, Kementerian Tenaga Kerja akan meningkatkan kerjasama teknis dengan pemerintah Arab Saudi.

"Kami segera menerjemahkan hasil pertemuan Presiden dengan Raja Salman, dengan meningkatkan kerja sama teknis terkait perlindungan TKI dengan pemerintah Arab Saudi," ujar Menaker Hanif Dhakiri dalam pernyataan tertulis, Jumat (3/3/2017).

Baca: Bertemu Raja Salman, Jokowi Bicara Kuota Haji dan Titip WNI

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hanif menjelaskan Kemnaker akan memperkuat implementasi poin-poin dalam kerjasama Indonesia dan Arab Saudi yang disepakati pada Februari 2014 lalu. Kerjasama tersebut terkait penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik.

Meski tidak ada kerjasama di bidang ketenagakerjaan, menurut Hanif, pemerintah Indonesia tetap meningkatkan perlindungan dan mendorong penyelesaian masalah TKI di Arab Saudi. Hanif juga optimis harapan Jokowi yang disampaikan kepada Raja Salman akan mempermudah pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan perlindungan terhadap TKI.

"Semoga akan ada perhatian lebih serius dari Arab Saudi terkait perlindungan TKI," harap Hanif.

Hanif mengatakan penyelesaian permasalahan TKI tidak serta merta hanya dengan memanfaatkan momentum kunjungan Raja Salman. Kerjasama di bidang ketenagakerjaan, kepentingan kedua negara masih banyak yang harus diselaraskan.

"Saudi lebih ke arah penempatan TKI (terutama sektor domestik), sementara Indonesia lebih mengarah pada perlindungan," jelasnya.

Baca: 10 MoU Indonesia - Arab Saudi

Ada baiknya juga, lanjut Hanif, dengan tidak adanya isu ketenagakerjaan dalam rangkaian MoU, kedua negara bisa membicarakan banyak hal produktif seperti investasi, perdagangan, telekomunikasi, pendidikan dan kebudyaan. Sebab selama ini menurut Hanif energi kedua negara lebih banyak dihabiskan pada masalah TKI.

"TKI tetap jadi prioritas tapi sektor lain juga sangat penting digenjot untuk keuntungan kedua belah pihak," pungkasnya.

(ega/try)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads