.webp)
Dalam temuannya, terdapat perbedaan antara foto-foto dari publik via aplikasi Kawal Pilkada dengan hasil scan C1 yang diunggah ke situs Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Terdapat beberapa catatan yang harus diperbaiki. Hal itu untuk mencegah kecurangan data pada putaran kedua," ujar Khairul dalam diskusi 'Potensi Kecurangan Pilgub DKI Jakarta dan Upaya Pencegahannya' di LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"C1 tertukar dengan TPS lain. Data C1 kosong dan seterusnya, padahal di situs KPU datanya sudah 100 persen. Itu sudah kami sampaikan ke KPU dengan harapan ada perbaikan," imbuhnya.
Selain itu, Khairul mengatakan bahwa perbedaan juga terdapat pada jumlah suara sah di beberapa TPS dengan jumlah total yang didapat ketiga paslon. Bahkan, dia menemukan hasil pindai formulir C1 yang datanya kosong namun sudah ditandatangani oleh panitia KPPS dan para saksi.
"Bagaimana caranya saksi tanda tangan blanko kosong? Kan tidak logis. Tim sukses harus perhatikan permasalahan ini," tuturnya.
Dia menyebutkan, KPU sudah memberi penjelasan terkait data di situs KPU. Namun, dia tetap berharap adanya tindak lanjut serius untuk menyikapi hal ini.
"Ada beberapa penjelasan dari KPU, bahwa hasil perhitungan manual adalah yang sah. Masih ada ruang, masih ada waktu untuk perbaiki sistemnya demi pilkada bersih dari manipulasi data," ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, hadir pula Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti, Komisioner KPU RI Hadar Nasif Gumay, dan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. (knv/imk)
