"Untuk di tingkat kabupaten masih belum. Tapi saya rasa, kita akan mengajukan ke APBN-P supaya sudah terkoneksi dengan internet, untuk memudahkan menyiapkan e-Warong," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di sela kunjungannya ke kantor redaksi detikcom Biro Surabaya, Jalan Mangkunegoro, Surabaya, Kamis (3/3/2017).
e-Warong ini digagas oleh Kementerian Sosial, untuk mempermudah penyaluran dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menerangkan, setiap penerima rastra (beras sejahtera), dapat membelanjakan kartu keluarga sejahtera (KKS) dengan top up Rp 110 ribu dari pemerintah.
"Jadi dia sudah diregistrasikan ke e-Warong. Siapa yang menginformasikan e-Warong itu? Ya pendamping PKH," tuturnya.
Setiap e-Warong mendapatkan indeks Rp 30 juta dari pemerintah. Pemilik KKS bisa menggunakan kartunya untuk belanja seperti beras, gula, minyak.
"Nanti mereka pakai kartu, KKS digesek untuk belanja beras. Dia bisa lihat saldonya. Kalau masih ada sisanya, tidak akan hangus, karena bisa diakumulasikan," terangnya.
Menteri kelahiran Surabaya ini mengatakan, penggunaan kartu untuk belanja bukan ingin membiasakan masyarakat belanja dengan kartu.
"Ya sebetulnya ingin memberikan kepastian bahwa bantuan ini tidak lagi bagito (bagi roto)," jelasnya.
Di tempat terpisah, Gubernur Jatim Soekarwo memuji terobosan penyaluran bantuan sosial non tunai yang digulirkan pemerintah melalui Kemensos. Menurutnya, intervensi kemiskinan dengan memanfaatkan industri jasa keuangan memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan penyaluran secara tunai.
"Ini salah satu cara agar bansos tidak dipotong dan disunat. Ini keputusan luar biasa. Semua kalau lihat uang, matanya bisa hijau," kata Soekarwo di sela acara Rapat Koordinasi Sinergitas Bantuan Sosial Non Tunai di gedung negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya.
Gubernur yang biasa disapa Pakde Karwo juga menyinggung, besarnya bansos yang digelontorkan di Jawa Timur, dapat memberikan andil dalam penurunan penduduk miskin.
Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ada penurunan prosentase jumlah penduduk miskin di Jatim sebesar 0,20 poin dari 12,05 persen pada Maret 2016 menjadi 11,85 persen pada September 2016, atau turun sekitar 64,77 ribu jiwa dari 4,70 juta jiwa pada Maret 2016 menjadi 4,63 juta jiwa pada September 2016.
"Bansos ini cukup efektif menurunkan angka penduduk miskin di Jawa Timur, utamanya bantuan beras sejahtera (Rastra)," jelasnya.
(roi/bag)











































