DetikNews
Kamis 02 Maret 2017, 14:07 WIB

1,8 Juta Ha Kebun Sawit di Riau Ilegal, Negara Rugi Rp 34 Triliun

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
1,8 Juta Ha Kebun Sawit di Riau Ilegal, Negara Rugi Rp 34 Triliun Ilustrasi kebun sawit (Foto: detikcom)
Pekanbaru - Hasil monitoring DPRD Riau ditemukan 1,8 juta hektare (ha) kebun sawit ilegal. Dari kebun sawit ilegal tersebut, negara kehilangan nilai pajak Rp 34 triliun.

Ketua Pansus Monitoring Perizinan DPRD Riau Suhardiman Ambi, dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (2/3/2017), mengatakan luas perkebunan sawit di Riau mencapai 4,2 juta ha. Dari luas itu, 1,8 juta ha ilegal.

"Dari luasan 1,8 juta, kita kehilangan pajak yang lumayan banyak, nilainya Rp 34 triliun. Kondisi perkebunan sawit ilegal ini dibiarkan terus-menerus tanpa ada tindakan apa pun dari pemerintah. Padahal perkebunan itu berdiri di atas lahan hutan negara yang dirampas," kata Suhardiman.

Suhardiman menjabarkan, angka Rp 34 T tersebut dihitung dari PPN dan PPH. Padahal semestinya dana sebesar itu bisa dipungut negara setiap tahun.

"Ini belum hitungan pajak, PBB, PBHTB. Perkebunan ilegal ini bebas dari segala pajak yang mestinya mereka bayar ke negara," kata Suhardiman.

Masih menurut Suhardiman, selaku Ketua Pansus Monitoring Perizinan, perkebunan sawit ilegal tersebut berdiri di atas lahan milik negara.

Kunjungi 20detik untuk video-video menarik lainnya



Perkebunan tersebut ada yang berada di kawasan taman nasional, hutan lindung, hutan suaka margasatwa, dan sejumlah lahan negara lainnya. Keberadaan perkebunan sawit ilegal ini sebagian sudah ada yang masuk masa replanting (penanaman ulang).

"Kalau sudah pernah replanting, itu artinya sudah berdiri 30 tahun perkebunan sawit tersebut," kata Suhardiman.

Dari tahun ke tahun, katanya, luas perkebunan ilegal tersebut terus bertambah. Padahal data sekitar 4 tahun sebelumnya, luas perkebunan sawit ilegal di Riau baru 1,3 juta ha.

"Jika pemerintah tidak serius menanggapi hasil temuan kami, maka hal ini akan terus menjadi preseden buruk ke depan. Pemilik pemodal akan terus merambah kawasan milik negara," tutup Suhardiman.
(cha/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed