Hasil penilaian Kemenpan PAN RB menunjukkan evaluasi pelayanan publik Kota Semarang dengan nilai tertinggi di Indonesia yaitu 89,65 poin. Wali Kota yang akrab dipanggil Hendi ini dilantik sejak 17 Februari 2016 lalu dan dinilai telah melakukan berbagai inovasi untuk memperbaiki pelayanan publik.
Dengan penilaian itu, Hendi dinobatkan sebagai kepala daerah terbaik bidang pelayanan publik. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menpan RB, Asman Abnur, pada kegiatan 'Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik dan Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik' di kantor Kemenpan RB, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (2/3/2017).
Asman dihadapan 59 perwakilan kabupaten atau kota se-Indonesia mengatakan agenda studi banding ke luar negeri untuk pelayanan publik kini bisa dilakukan di Kota Semarang saja. "Mari kita ubah istilah studi banding menjadi studi tiru," kata Asman.
Selain mendapat penghargaan, Hendi juga diminta menjadi narasumber bersama Imam Prasodjo dan Aviliani. Hendi diharapkan dapat menjadi role model bagi kepala daerah lainnya untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik di daerah masing-masing.
Oleh sebab itu Hendi mengatakan pelayanan publik yang baik harus dilakukan dengan upaya reformasi birokrasi dan harus disertai dengan upaya revolusi birokrasi.
"Percuma saja kalau sistem pelayanan publiknya diubah tetapi budaya pelayanan publiknya masih sama," tegas Hendrar.
"Dalam catatan saya setidaknya ada 4 faktor yang mengakibatkan pelayanan publik tidak berjalan dengan baik, yaitu karena masyarakatnya apatis, pejabatnya oportunis, pemerintahnya normatif, dan pelayanannya represif. Sehingga hal-hal itulah yang harus kita ubah," tambahnya.
Dalam kesempatan itu Hendi juga menawarkan konsep SMART yang diterapkan oleh Kota Semarang untuk bisa diterapkan di daerah-daerah lain. SMART yang dimaksud yakni Systemic (terhubung sistem), Monitorable (terbuka dapat dimonitor), Accessible (dapat diakses kapan saja dan dimana saja), Reliable (berkomitmen penuh sehinggah dapat dipercaya), dan Timebound (menetapkan batasan waktu pada setiap bentuk pelayanan).
(alg/nwy)
