Selat Malaka Jalur Rawan Penyelundupan BBM

Selat Malaka Jalur Rawan Penyelundupan BBM

- detikNews
Minggu, 17 Apr 2005 16:14 WIB
Batam - Ada dua jalur yang sangat rawan untuk dilakukan transfer penyelundupan BBM. Kedua jalur ini melalui Selat Malaka.Temuan ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro dalam konferensi pers di dalam Kapal Navigasi (KN) Jadayat diatas Selat Malaka, Minggu (17/4/2005).Jalur berpotensi penyelundupan ini antara Pulau Nipah dan Tanjung Karimun. Jalur kedua yakni melalui perairan internasional antara Batam dan Pulau Nipah.Perairan timur yang masih sangat terbuka ini diakui Purnomo sebagai jalur transfer penyelundupan. Saat ini pemerintah masih menyelidiki adanya indikasi transaksi penyelundupan di wilayah tersebut.Penyelundupan ini membuat pemerintah mengalami potensi kerugian sekitar Rp 500 juta per kapal yang ditangkap. Berdasarkan laporan Pertamina, stock BBM di Depo Batu Ampar, Batam, hanya mencukupi untuk kebutuhan 5-6 hari. "Diperkirakan 10% konsumsi BBM kita diselundupkan," jelas Menteri ESDM.Purnomo hadir bersama Menteri Negara BUMN Sugiharto, Menteri Perhubungan Hatta Radjasa serta Dirut Pertamina Widya Purnama. Rombongan pejabat dilakukan dalam rangka kunjungan kerja pemerintah sesuai inpres no 5 tahun 2005 tentang pemberdayaan pelayaran nasional. Kunjungan kerja ini untuk meninjau lalu lintas laut Selat Malaka hingga melintasi Pulau Nipah yang merupakan pulau terluar Indonesia.Tiga Bulan, Tiga PenyelundupanTerdapat tiga penyelundupan dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Sumber awal lokasi penyelundupan berasal dari Pulau Jawa.Telah ditangkap tiga kapal yang diketahui menyelundupkan BBM. KM Lionese yang menyelundupkan 187 ribu liter minyak tanah, MP Jayanegara selundupkan 270 ribu liter minyak solar dan KM Citra Perkasa yang juga selundupkan 25 ton minyak solar. "Saya minta Pertamina untuk mengambil Berita Acara Penangkapan ketiga kapal tersebut, sehingga bisa tercapture kemungkinan adanya penyelundupan dimasa datang," jelas Menteri Negara BUMN Sugiharto. (ism/)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads