Tanggung Pendaftaran BPJS, Pemkot Tangerang Gelontorkan Rp 30 M

Jakarta - Pemerintah Kota Tangerang menggelontorkan anggaran Rp 30 miliar untuk menanggung biaya awal pendaftaran jaminan sosial. Dana tersebut untuk 250 ribu warga Tangerang yang belum terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui program layanan Universal Health Coverage (UHC).

Jumlah warga tersebut masih fluktuatif. Karena itu, jumlah tersebut dipastikan akan bertambah pada tahun berikutnya.

"Data sementara, peserta BPJS Kesehatan sebesar 500 ribu jiwa. Setengahnya, atau 250 ribu jiwa, sudah di-cover perusahaan masing-masing karena mereka pekerja. Nah, sisanya ini yang kita tangani," ujar Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/2/2017).

Tidak hanya menanggung biaya awal pendaftaran, Pemkot Tangerang juga melakukan peningkatan pelayanan kesehatan. Dalam rangka puncak peringatan hari ulang tahun Kota Tangerang yang ke-24, Arief menandatangani nota kerja sama peningkatan pelayanan jaminan kesehatan antara Pemkot Tangerang dan BPJS Kesehatan hari ini.

Kerja sama ini semata-mata untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjamin kesehatan masyarakat Tangerang. Menurut Arief, persoalan antrean panjang di kantor BPJS harus dapat diselesaikan.

Pemangkasan antrean melibatkan instansi pemerintah daerah Kota Tangerang dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Karena pelayanan BPJS Kesehatan tak lagi terpusat di kantor BPJS, tapi juga dapat dilakukan di kantor pelayanan publik milik pemerintah daerah.

"Kita ingin memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat. Nanti daftarnya itu bisa di Dinas Kesehatan, kelurahan, atau Dinas Sosial. Itu birokrasinya kita pangkas," ucap Arief.

Pemkot Tangerang, lanjutnya, tak hanya berupaya membantu memangkas pelayanan birokrasi BPJS Kesehatan, tapi juga menggelontorkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk menanggung biaya awal pendaftaran jaminan sosial tersebut.

Anggaran kesehatan Kota Tangerang yang terangkum dalam program Tangerang Sehat mencapai Rp 300 miliar. Sebagian dari anggaran itu digunakan untuk program UHC sebagai salah satu cara Pemkot Tangerang mempermudah pelayanan di bidang jaminan sosial kesehatan kepada masyarakat.

Program Tangerang Sehat dimulai sejak 2015. Pada tahun pertama, program ini dimanfaatkan 74.854 orang. Satu tahun berikutnya atau di tahun 2016, 436.876 orang memanfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut.

Pemkot Tangerang juga mengikuti program integrasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Daerah. Pada tahun 2016, 18.314 menerima bantuan iuran (PBI) daerah. Sementara penerima bantuan iuran (PBI) APBN sebanyak 288.955 peserta. Total warga Kota Tangerang yang telah menjadi anggota JKN sebanyak 1.350.656 orang atau 66 persen dari jumlah penduduk.

Melalui Tangerang Sehat, Pemkot Tangerang juga meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Tangerang dengan membangun berbagai aplikasi pelayanan kesehatan, seperti Sistem Informasi Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit (Simpati RS), Salam Sehat, SMS Bunda, juga Sijariemas. Pemkot Tangerang juga mempunyai sistem informasi layanan ambulans dan mobil jenazah gratis.

Hingga akhir tahun 2016, Pemerintah Kota Tangerang telah mengoperasikan 33 unit puskesmas, 2 unit puskesmas persalinan, 4 unit puskesmas instalasi gawat darurat 24 jam, dan 1 unit puskesmas rawat inap. Jumlah pos pelayanan terpadu yang berhasil dibangun sebanyak 1.070 unit. Jumlah rumah sakit yang beroperasi di Kota Tangerang sebanyak 28 unit. (nwy/mpr)