Ketua MPR Bicara Pancasila yang Harus Menyejahterakan

Serang - Ketua MPR Zulkifli Hasan berbicara mengenai hubungan Pancasila dengan ekonomi yang seharusnya menyejahterakan. Meskipun sudah puluhan tahun reformasi dan merdeka, masyarakat Indonesia menurutnya belum sejahtera.

"Kita sudah 19 tahun reformasi, 71 tahun merdeka. Itu bukan waktu yang singkat. Reformasi tentu pergantian demokratis terjadi kemajuan, otonomi luas, bandara mulai banyak baru, ada kemajuan," ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan di hadapan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Kota Serang, Selasa (28/2/2017).

Namun, Zulkifli menilai ada dua catatan penting yang mesti diperjuangkan ke depan. Pertama, mengenai memudarnya persaudaraan kebangsaan. Di mana ada anggapan bahwa antar masyarakat hanya mementingkan kelompoknya dan kepala daerah hanya mementingkan kekayaannya.

"Kalau bukan kelompoknya maka lawan saya. Kalau bukan ikut saya, saya habisi. Partai jadi dua, Kadin bisa jadi dua. Saling menghabisi. Pilihan menjadi gubernur untuk jalan cepat kaya, bagi-bagi tanah, bagi-bagi izin," ujarnya.

Dari pandangan seperti itu, menurutnya melahirkan praktek Pilkada yang membutuhkan ongkos mahal. Menjadi bupati dan DPR membutuhkan ongkos miliaran. Sehingga menurut Zulkifli, orang-orang baik sulit mendapat dukungan dan tidak menjadi apa-apa.

Foto: Bahtiar Rivai/detikcom

Hal yang kedua menurut Zulkifli adalah mengenai Pancasila yang belum tertanam sehingga menjadi alat membenarkan adanya kesenjangan. Padahal, Pancasila sebagai pilar dan Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa kekayaan dikuasi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi, menurutnya, berdasarkan penelitian Oxfam, 4 orang terkaya sejajar dengan 100 juta rakyat miskin di Indonesia.

"Yang terjadi 4 orang kaya republik ini sama dengan 100 juta rakyat Indonesia yang miskin. Di mana Pancasilanya? Udah nggak ada lagi. Pancasila jadi alat membenarkan sesuatu," ujarnya.

Oleh sebab itu, Zulkifli menilai Pancasila harus menjadi nilai yang dapat memanusiakan sesamanya. Negara harus hadir apabila ada penduduknya yang tidak berdaya atau miskin.

"Kita menyampaikan perlunya mengamankan nilai luhur keindonesian yang sekarang diuji. Terutama di anak-anak muda. Pilkada bisa berbeda, perjuangan parpol bisa berbeda, budaya bisa berbeda. Bahwa persatuan yang utama," ujarnya. (bri/ega)