Wahid Foundation: Toleransi di Indonesia Terus Meningkat

Jakarta - Wahid Foundation menggelar launching laporan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan (KBB) tahun 2016. Direktur Wahid Foundation Yenny Zannuba Wahid dalam sambutannya menyatakan kehidupan toleransi Indonesia berdasarkan data praktik baik terkait KBB pada tahun 2016 lalu meningkat.

"Meskipun jumlah peristiwa dan tindakan pelanggaran KBB meningkat, tapi praktik baik yang dilakukan aktor negara dan negara juga meningkat," ujarnya di Sari Pan Pasific Hotel, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2017).

Yenny mengungkapkan, sepanjang tahun 2016 tercatat 259 tindakan praktik baik. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2015 yang jumlah praktik baiknya sebanyak 117 peristiwa.

"Beberapa contoh praktik baik misalnya terjadi di Kota Tual, Maluku. Di sana umat Islam dan Kristen terlibat dalam renovasi Masjid Raya Kota Tual. Pemandangan seperti ini biasa dilakukan, termasuk saat membangun gereja dan prasarana agama lainnya," kata Yenny.

Dia menyatakan, sebenarnya praktik baik seperti itu sudah ada di budaya Indonesia. Budaya silaturahmi yang sudah terkenal di kalangan masyarakat harus semakin dikuatkan dalam rangka meningkatkan praktik baik terkait KBB.

"Kita sebenarnya bisa menggunakan budaya silaturahmi sebagai benteng KBB. Mungkin pemahaman tentang toleransi secara teoritis kurang dipahami oleh masyarakat tapi secara praktiknya budaya silaturahmi ini sangat baik untuk meningkatkan praktik baik kita terhadap KBB," sebutnya.

Foto: Wahid Foundation menggelar launching laporan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan (KBB) (Helda-detikcom)

Selain itu, Yenny menjelaskan, praktik baik juga datang dari kepolisian dan sejumlah kepala daerah. Dia menyebut bahwa meskipun kepolisian menjadi institusi negara terbanyak yang melakukan pelanggaran KBB dengan 44 tindakan namun juga menjadi yang terbanyak dalam melakukan praktik baik.

"Institusi kepolisian melakukan 37 tindakan praktik baik. Misalnya praktik baik yang dilakukan kepolisian resort kota besar kota Semarang yang menjamin pelaksanaan peringatan 10 Muharam penganut Syiah di Jawa Tengah atau kepolisian resort Banjar, Jawa Barat yang mengamankan salat Jumat Ahmadiyah di Cipadung Jawa Barat," urainya.

Yenny menyebut bahwa sejumlah kepala daerah juga melakukan beberapa praktik baik. Praktik baik tersebut merujuk pada kebijakan dan sikap yang dilakukan oleh kepala daerah untuk mendukung pemenuhan KBB di Indonesia.

"Misalnya Wali Kota Kota Kupang Jonas Salean yang berhasil membangun kerukunan beragama di Kota Kupang NTT. Jonas diberikan penghargaan oleh Komnas HAM pada 23 Februari 2016 bersama Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Kedua kepala daerah ini tentu menambah daftar kepala daerah yang sudah melakukan praktik baik dalam menjaga hak KBB warganya," tuturnya.

Yenny menjelaskan bahwa tindakan kepala daerah sangat penting di dalam mendukung pemenuhan KBB. Dia menyebut bahwa pola pikir kepala daerah yang terbuka membuat masyarakat di bawah kepemimpinannya juga menjadi lebih terbuka.

"Kalau kepala daerahnya intoleran, membuat kebijakan yang diskriminatif maka biasanya masyarakatnya akan cenderung intoleran dan diskriminatif juga. Tapi ketika kepala daerahnya terbuka, maka biasanya langsung terasa juga suasana terbuka di sejumlah daerah dan iklim toleransi diantara masyarakat juga semakin menguat," tutupnya.

Launching laporan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan (KBB) tahun 2016 ini adalah laporan ke-8 yang diluncurkan oleh Wahid Foundation sejak tahun 2008. Selain Yenny, acara ini juga dihadiri oleh Deputi V Kantor Staf Presiden RI Jaleswari Pramodhawardani, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Ketua umum pimpinan pusat gerakan pemuda ansor Yaqut Cholul Qoumas. (rvk/erd)