Kasus Sri Rabitah, Migrant Care: Pemerintah Harus Turun Tangan

Nathania Riris Michico - detikNews
Selasa, 28 Feb 2017 09:04 WIB
Foto: Dok. Istimewa
Jakarta - Kasus Sri Rabitah, wanita asal Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, yang kehilangan ginjalnya saat menjadi tenaga kerja di Qatar menuai banyak respons. Menurut Direktur Migrant Care Anis Hidayah, kasus hilangnya ginjal dan penganiayaan yang dialami Sri Rabitah harus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah dan penegak hukum.

"Menurut saya, aparat penegak hukum harus melakukan penelusuran terhadap kasus ini dan harus memproses karena ini kan harus ditangani, apalagi kasus penjualan organ tubuh," kata Anis saat dihubungi detikcom, Senin (27/2/2017).

Senada dengan Anis, analis kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan, meski kasus ini terjadi pada 2014, investigasi harus tetap dilakukan. Investigasi terutama dilakukan oleh pihak kepolisian dan otoritas Qatar.

"Kesulitannya adalah kasus ini terjadi dua tahun atau tiga tahun yang lalu, jadi pasti ada sesuatu yang ada hal menyulitkan dalam melakukan investigasi, tetapi saya kira tetap saja dengan bukti-bukti, dengan apa yang dirasakan oleh korban saya kira korban tetap bisa dorong ada investigasi ini," kata Wahyu saat dihubungi terpisah, Senin (27/2).

"Nah, karena ranah kasusnya terjadi di yurisdiksi Qatar, saya kira pemerintah Indonesia harus melakukan langkah-langkah diplomatik, artinya seperti meminta akses atau setidaknya meminta kepolisian di Qatar atau otoritas di Qatar melakukan investigasi," tambahnya.

Wahyu juga menyebut penting bagi KBRI Indonesia di Qatar memberikan data apakah apakah KBRI pernah menerima laporan terkait dengan kasus Sri Rabitah ini.

"Yang penting juga sebenarnya menelusuri medical record yang dialami korban," ujar Wahyu.

Selain itu, pemerintah pusat harus turun tangan. Tak hanya terkait dengan biaya, tapi juga tenaga medis tepercaya untuk mengecek secara menyeluruh kesehatan Sri Rabitah.

"Pemerintah pusat, seperti Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan) dan Kemenlu (Kementerian Luar Negeri), harus turun tangan. Ini tidak hanya sekadar mengganti uang itu, tapi juga mungkin melibatkan ahli-ahli forensik untuk memastikan apakah ada kejanggalan-kejanggalan," kata Wahyu.

Pelibatan ahli forensik ini, dikatakan Wahyu, untuk memastikan apakah ada kejanggalan dari operasi besar yang sebelumnya dialami Sri Rabitah tanpa sepengetahuannya. Ahli forensik ini juga sekaligus bisa membantu melihat efek dari ketiadaan organ tubuh yang seharusnya dimiliki Sri Rabitah.

Selain itu, menurut Wahyu, biaya dibutuhkan pasca-operasi, terutama biaya pengobatan saat masa pemulihan.

"Kedua, organnya itu hilang jadi memang untuk pemulihan karena bisa jadi infeksi untuk pemulihannnya, karena itu tidak kalah mengkhawatirkan," lanjutnya.

Melihat akhirnya ada kasus organ tubuh 'hilang' yang mencuat, Wahyu menilai ini sebagai pembelajaran bagi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

"Memang ini kan terjadi di wilayah Timur Tengah, di mana informasi sangat sulit jadi teman-teman yang terpaksa harus mengalami operasi besar itu memang harus disaksikan KBRI kita, medical record-nya, kalau tidak ya kasusnya seperti. Nah ini pembelajaran bagi KBRI kita atau juga teman-teman yang terpaksa harus mengalami operasi besar, bisa juga menginformasikan ini ke pihak KBRI dan meminta record-nya, memastikan bahwa tidak boleh ada yang dicuri dari organ tubuhnya," tegasnya. (nth/nkn)