Timses Ahok Keberatan Cuti Kampanye, Sandiaga: Biar Warga Menilai

Jakarta - Tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat menilai calonnya tidak perlu mengambil cuti. Menanggapi hal tersebut, Sandiaga Uno menyerahkan keputusan sepenuhnya pada KPUD dan Kemendagri.

"Saya serahkan kepada KPUD dan pada Kementerian Dalam Negeri. Saya yakin akan diambil keputusan yang tepat. Apa pun itu kami terima," ujar Sandiaga di Jalan Ceger Raya, Jakarta Timur, Senin (27/2/2017).

Sandiaga juga mengatakan warga sudah cerdas dalam menilai apa yang dilakukan oleh calon petahana. Namun ia menekankan, bila petahana tidak mengambil cuti, akan rawan terjadi penyalahgunaan wewenang.

"Itu biar warga yang cerdas yang menilai. Kalau kita lihat sekarang banyak hambatan yang diberikan kepada penantang dan ini perlu kita pikirkan sama-sama agar ada kompetisi yang hadir dan kesetaraan posisi. Saya sudah menyuarakan karena yang dipakai fasilitas negara dan kita nggak bisa membedakan dia berkampanye atau sedang menjalankan tugas," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, tim pemenangan Ahok-Djarot menyatakan tak perlu ada kampanye pada putaran kedua. Hal itu mengacu pada aturan yang hanya memberlakukan penajaman visi, misi, dan program. Oleh karena itu, Ahok-Djarot tak perlu cuti.

"Kalau sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu penajaman visi, misi, dan program, KPU DKI Jakarta dalam putaran kedua hanya menyelenggarakan debat. Maka implikasi cuti tidak cuti ya tidak harus. Karena cuma malam hari," ujar jubir timses Ahok-Djarot, I Gusti Putu Artha, di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/2).

"Dipahami kemudian, cuma debat sekali saja tidak mengambil waktu sebagai gubernur, jadi ya tidak perlu cuti," lanjutnya.

Menurut Putu, KPU DKI Jakarta seharusnya fokus dan konsisten pada penajaman visi-misi paslon. Soal kampanye pada putaran kedua dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

"Kami berkesimpulan di tim kampanye, KPU harus konsisten hanya fokus pada penajaman dan debat. Sebetulnya KPU DKI tidak perlu lagi aneh-aneh, cek saja di daerah lain seperti apa. Kenapa tiba-tiba bikin aturan main sendiri. Oleh karena itu, kami berharap KPU DKI Jakarta melakukan tahapan ini on the track sesuai dengan peraturan yang ada," jelas Putu.


Sandiaga Janji Tak Ada Benturan Kepentingan soal Air Bersih

Sandiaga juga bicara soal penyediaan air bersih di Jakarta bila dia terpilih kelak. Dia berjanji 80 persen biaya air bersih akan disubsidi.

"Jadi kita memiliki program bagaimana kita menghadirkan air bersih untuk warga di daerah padat kumuh dengan cara pipanisasi. Kita harapkan 80 persen biayanya akan disubsidi," kata Sandiaga.

"Kaitan dengan kerja sama dengan pihak swasta yang selama ini dilakukan oleh pemprov akan ditangani secara good corporate governance. Cara tata kelola yang baik, full transparansi dan tidak ada benturan di sini," sambungnya.

Sandiaga berjanji tidak akan ada benturan kepentingan mengenai perusahaan swasta dengan kebijakan pemprov. Ia mengatakan akan mengedepankan aspirasi rakyat dalam setiap kebijakan yang dibuatnya.

"(Mengenai PT Aetra) tentunya semua berkaitan dengan apa yang ada di perjanjian. Karena kita menjunjung tinggi agar tidak ada benturan kepentingan, kita pastikan tidak ada praktik-praktik yang menguntungkan hanya sebagian kelompok. Kita harus berpikir bagaimana rakyat bisa menjadi pemenang dalam apa pun kebijakan yang diambil pemerintah DKI," katanya. (fdu/imk)