Soal Demokrasi Kebablasan, Menag: Harus Dilihat Konteksnya

Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin angkat bicara soal demokrasi kebablasan yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, dalam hal tertentu, kebebasan berekspresi acap tidak terkontrol.

"Harus dilihat konteksnya seperti apa, dalam hal tertentu kita demokrasi kebebasan berekspresi, berbicara, sering kali tidak terkontrol. Itu yang dimaksud Bapak Presiden," kata Lukman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/2/2017).

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut praktik demokrasi politik saat ini sudah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang tak biasa. Seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Ini kalau kita terus-teruskan, bisa menjurus pada pecah belah bangsa kita. Saya meyakini ini menjadi ujian kita yang nantinya, kalau ini kita bisa lalui dengan baik, akan menjadikan kita semakin dewasa, akan menjadikan kita semakin matang. Akan menjadikan kita semakin tahan uji, bukan melemahkan," ujar Jokowi saat pelantikan pengurus DPP Hanura di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2).

Jokowi menjelaskan jalan keluar dari demokrasi kebablasan itu adalah penegakan hukum yang tegas. Jokowi meminta penegak hukum tidak ragu dalam mengusut suatu kasus.

"Kuncinya... kuncinya dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum," ujar Jokowi. (dkp/erd)