Wagub Djarot Berharap Tak Ada Kesalahan di Pilgub DKI Putaran II

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, berbicara soal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kemayoran, Jakarta Pusat. Djarot menyebut pada putaran kedua nanti, hal-hal semacam itu mesti dihindari karena DKI merupakan tolok ukur wilayah lain di Indonesia dalam hal pemilihan kepala daerah.

"Kita akan evaluasi, penyelenggara pemilu, Bawasnya sehingga kita betul-betul berharap pemungutan suara 19 April nanti kelemahan diminimalisir atau dihilangkan sama sekali. DKI ini barometer, apakah kita dewasa dalam proses demokrasi," ungkap Djarot di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (27/2/2017).


Djarot kemudian mengimbau kepada KPU untuk mengevaluasi kinerja mereka pada putaran pertama Pilkada serentak. Djarot berharap apabila ditemukan pelanggaran yang disengaja oleh penyelenggara, yang bersangkutan bila perlu diganti.

"Karena barometer, saya imbau kepada kita semua utamanya KPU sebagai penyelenggara untuk mengevaluasi total. Apabila ada pelanggaran di lapangan terhadap penyelenggara, ditindak, diproses, diganti bila perlu," jelas Djarot.

Djarot mengaku dirinya mendapat aduan adanya intimidasi kepada pemilih saat masa pencoblosan. Menurut Djarot, jangan seperti itu karena itu masalah hak dasar warga yang diatur konstitusi.

"Saya mendapat laporan ada intimidasi terutama saat pencoblosan. Ada yang jam 1 sudah tutup. Ini masalah penghilangan hak dasar warga yang diatur konstitusi," cetus Djarot.

Mantan Wali Kota Blitar ini pun berbicara soal evaluasi timnya untuk putaran pertama Pilgub Jakarta. Tim kampanye Ahok-Djarot disebutnya punya beberapa catatan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Untuk soal gugat-menggugat hasil ke Mahkamah Konstitusi, Djarot menyerahkan sepenuhnya kepada tim.

"Itu saya belum tahu, biar tim kampanye saja. Mereka evaluasi hasil putaran pertama terutama masalah penyelenggaraan. Tentu tim kampanye ada catatan terhadap kekurangan dan pelanggaran di putaran pertama," pungkas Djarot. (gbr/erd)