Bertemu Pimpinan KPK, Mentan Diberi Masukan Masalah Pangan

Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menemui pimpinan KPK. Dia mengatakan pihaknya diberi masukan oleh KPK terkait dengan permasalahan pangan di Indonesia.

"Ketua KPK, Wakil Ketua KPK, dan jajarannya memberikan beberapa rekomendasi masalah pupuk bersubsidi, KUR, benih bersubsidi, dan asuransi" kata Amran saat keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2017).

Dia menyebut salah satu masukan dari pihak KPK adalah pemberian asuransi bagi petani untuk mengurangi dampak jika terjadi bencana hingga gagal panen. Masalah distribusi pupuk bersubsidi, menurutnya, juga mendapat masukan dari pihak KPK.

"Untuk menolong petani kita mana tahu terjadi bencana alam, kemudian sarannya seluruh lahan kering yang rawan bencana mendapat asuransi. Satu sisi tentu asuransi berpikir, sehingga kita ambil jalan tengah kemungkinan 70 persen 30 persen daerah rawan atau 60 persen 40 persen daerah rawan dan daerah lain diberi secara proporsional," jelasnya.

"Yang kedua, masalah subsidi pupuk secara langsung dan tidak langsung supaya tepat sasaran distribusinya. Benih juga," imbuh Amran.

Amran menyebut anggaran untuk asuransi tersebut sebesar Rp 150 miliar dan pengawasannya akan dilakukan secara bersama. Perihal kasus pupuk oplosan ataupun korupsi terkait dengan pupuk yang sempat beberapa kali terjadi, dia menyebut pihaknya tidak akan berkompromi dengan pihak pelaku.

"Anggarannya Rp 150 miliar untuk satu juta hektare. Jauh lebih besar kerugian petani dibanding jika tidak ada asuransi. Masalah pupuk, seperti di Aceh, 40 orang sudah dipenjarakan gara-gara mengoplos pupuk. Sekarang kondisi sudah membaik. Dan kalau ada yang main-main, kita tidak ada kompromi," ungkapnya.

Pihak KPK sendiri membenarkan kehadiran Amran untuk bertemu dengan pimpinan KPK. Pertemuan itu menyangkut tata kelola pangan sebagai salah satu sektor strategis.

"Mentan datang dalam kegiatan pencegahan. Ada diskusi dengan pimpinan dan Direktorat Litbang KPK terkait tata kelola pangan sebagai sektor strategis yang menjadi salah satu prioritas KPK," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dimintai konfirmasi. (HSF/rvk)