detikNews
Jumat 24 Februari 2017, 11:37 WIB

Bupati Suparman, Terdakwa KPK Kedua yang Bebas di Tingkat Pertama

Haris Fadhil - detikNews
Bupati Suparman, Terdakwa KPK Kedua yang Bebas di Tingkat Pertama Ilustrasi (ari/detikcom)
Jakarta - Bupati Rokan Hulu, Suparman divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau. Dia dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi pembahasan Rancangan APBD Riau tahun 2014/2015.

Vonis itu dibacakan oleh ketua majelis hakim Rinaldi Triandiko di PN Pekabaru, Riau, Kamis (232/2017) kemarin. Rinaldi menyebutkan tuduhan jaksa terhadap terdakwa Suparman tidak bisa dibuktikan di pengadilan.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sesuai dakwaan jaksa kesatu atau dakwaan kedua. Karenanya, terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan," kata Rinaldi.

Suparman sendiri dijerat Pasal 12 a dan 11 UU Tipikor karena diduga menerima hadiah atau janji dari Gubernur Riau kala itu, Annas Maamun, terkait pengesahan APBD tersebut. Saat itu, Suparman masih menjadi anggota DPRD Provinsi Riau.

Kala itu, Anas disebut menggelontorkan dana sekitar Rp 1,1 miliar untuk DPRD Riau. Uang tersebut dititipkan kepada Kirjauhari untuk dibagikan kepada sejumlah anggota Dewan. Kirjauhari dalam kasus ini lebih awal divonis 4 tahun penjara.

Terkait vonis bebas Suparman, KPK memastikan akan melawan vonis hakim terhadap Suparman dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Menurut KPK ada kejanggalan dalam vonis bebas tersebut.

"KPK tentu saja kecewa atas vonis bebas ini dan kami lakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Segala argumentasi akan kami sampaikan dan kita perkuat karena perkara ini bukan perkara yang berdiri sendiri, namun sudah diproses sebelumnya sejak terdakwa pertama, Kirjauhari, diajukan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/2) kemarin.

"Kami menemukan kejanggalan dalam putusan tersebut yang akan kami argumentasikan lebih lanjut dalam kasasi di Mahkamah Agung," imbuhnya.

Kejanggalan yang dimaksud adalah putusan hakim terhadap terdakwa sebelumnya, Kirjauhari yang menyebut adanya perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk Suparman.

"Sebelumnya sejak 2015 kita sudah memproses terdakwa lain dan sudah berkekuatan hukum tetap. Bahkan majelis hakim saat itu meyakini ada perbuatan bersama-sama yang dilakukan sejumlah pihak," lanjut Febri.

Suparman bukanlah terdakwa pertama yang mendapat vonis bebas di pengadilan tingkat pertama. Pada 2011 lalu Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat pernah memberi vonis bebas kepada Wali Kota Bekasi, Mochtar Muhammad. Vonis itu dijatuhkan oleh majelis yang diketuai Asharyadi pada 11 Oktober 2011.

Padahal saat itu JPU menuntut Mochtar 12 tahun penjara. Selain itu, jaksa juga menuntut agar Mochtar mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 639 juta atas dakwaan untuk empat kasus korupsi.

Keempat kasus itu adalah:

1. Suap anggota DPRD Rp 1,6 miliar untuk memuluskan pengesahan RAPBD menjadi APBD 2010.
2. Penyalahgunaan dana anggaran makan minum sebesar Rp 639 juta.
3. Suap untuk mendapatkan piala Adipura tahun 2010 senilai Rp 500 juta.
4. Suap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 400 untuk mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Atas vonis bebas itu, KPK saat itu kemudian mengajukan kasasi. Di tingkat ini, MA menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Mochtar Muhammad.

"MA siang ini menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun, denda Rp 300 juta serta uang pengganti Rp 639 juta terhadap Mochtar Mohammad, Wali Kota Bekasi," kata sumber detikcom di MA, Rabu, 7 Maret 2012.

Hukuman buat Mochtar itu diputuskan oleh majelis hakim Agung Djoko Sarwoko selaku ketua dan Krisna Harahap serta Leo Hutagalung selaku anggota.
(HSF/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com