"Jadi, kalau pemerintah atau Presiden mengatakan demokrasi kita kebablasan, harusnya itu ucapan kayak pengamat ya. Harusnya Presiden apa langkahnya, jangan hanya melontarkan, itu bisa kita bicarakan. Kalau kita mau membuat demokrasi, kita sesuai dengan demokrasi Pancasila," ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017).
Fadli menyebut demokrasi yang kebablasan terjadi karena sistem belum menunjang sepenuhnya. "Saya kira demokrasi kita kebablasan karena para aktornya dan sistem yang ada tidak menunjang. Kalau kebablasannya itu sebetulnya dalam pemilihan langsung," jelas Fadli.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadli lantas mengucap pernyataan Jokowi hanyalah sebuah retorika. Menurutnya, Presiden dengan segala kekuatan dan kekuasaan yang ada bisa membuat sebuah peraturan agar demokrasi tak lagi kebablasan.
"Ya menurut saya retorika. Presiden kan punya kewenangan, kekuasaan. Kalau demokrasi itu dianggap kebablasan, gimana supaya tidak kebablasan. Berarti kan harus ada aturan misalnya yang bisa kita ubah bersama-sama dengan DPR. Misalnya UU-nya, apakah sistemnya atau apakah itu," ungkap politikus Gerindra ini.
"Menurut saya, Presiden harus menjelaskan maunya apa. Kan di situ juga disinggung berbagai aliran, liberalisme dan lain sebagainya. Di satu sisi, ada benarnya, di satu sisi what next? Mau apa? Kalau memang kebablasan, bagaimana cara kita kembali supaya tidak kebablasan," cetus Fadli. (dhn/erd)











































