Daniel menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan fakta yang tengah terjadi di Indonesia. PKB pun mendukung berbagai upaya agar kebinekaan tetap terjaga.
"Itu harus menjadi perhatian serius dan kita atasi bersama. Kondisi saat ini bertolak belakang dengan revolusi mental yang seharusnya menjadi jalan jitu menuju Indonesia yang lebih beradab, berbudaya, produktif, dan tidak korup," ungkap Daniel kepada detikcom, Kamis (23/2/2017).
Daniel mengingatkan Pancasila dan NKRI adalah puncak pencapaian pada proses kebangsaan Indonesia. Hal tersebut sudah teruji oleh sejarah dan seharusnya terus dirawat oleh seluruh rakyat dan stakeholder bangsa.
"Kita harus rawat dengan sebaiknya, keadilan di segala bidang adalah kunci merawatnya, baik keadilan sosial, hukum, ekonomi, dan budaya. Kita harus memastikan keadilan itu terwujud dengan kemandirian dan kedaulatan bangsa ini," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.
Kepada seluruh elemen bangsa, Daniel mengajak agar persatuan dan kesatuan tetap dijadikan pijakan utama dalam segala hal. Khususnya kepada kader dan umat NU.
"Nahdliyin dan PKB sudah jelas, harus menjadi garda terdepan dalam menjaga Pancasila dan NKRI," tegas Daniel.
Sebelumnya, Jokowi menyebut praktik demokrasi politik saat ini sudah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang tak biasa. Seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, dan sektarianisme, yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
"Ini kalau kita terus-teruskan, bisa menjurus pada pecah belah bangsa kita. Saya meyakini ini menjadi ujian kita yang nantinya, kalau ini kita bisa lalui dengan baik, akan menjadikan kita semakin dewasa, akan menjadikan kita semakin matang. Akan menjadikan kita semakin tahan uji, bukan melemahkan," ujar Jokowi saat pelantikan pengurus DPP Hanura di Sentul International Convention Center, Bogor.
Menurut Jokowi, manuver-manuver itu belakangan ini memunculkan isu yang bertendensi tak baik untuk hubungan suku, agama, ras, dan antargolongan. Jokowi menegaskan isu itu harus segera dihentikan agar tidak merusak bangsa ini.
"Penyimpangan itu mengambil bentuk nyata, seperti politisasi SARA. Ini harus kita ingatkan, kita hindari. Seperti yang tadi disampaikan Pak OSO (Oesman Sapta Odang), baca kebencian, fitnah, kabar bohong, saling memaki, saling menghujat, kalau terus-terusan, bisa menjurus pada pecah belah bangsa kita," kata Jokowi. (elz/erd)
