Saldi Isra: Kebebasan Berpendapat Sudah Kebablasan

Jakarta - Guru besar Universitas Andalas (Unand) Profesor Saldi Isra tidak sepenuhnya sependapat soal demokrasi di Indonesia yang disebut kebablasan. Namun perlu ada koreksi terkait dengan hak kebebasan berpendapat.

"Saya sebetulnya tidak pada posisi mengatakan kebablasan ya, mungkin penggunaan hak kebebasan pendapat yang harus dikoreksi, diperbaiki," kata Saldi dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (22/2/2017) malam.

Sebab, lanjut Saldi, demokrasi lebih luas dibanding kebebasan berpendapat. Saldi setuju jika kebebasan berpendapat telah kebablasan. Namun dia tidak sependapat untuk bentuk demokrasi lainnya, seperti pemilihan langsung dan musyawarah, disebut kebablasan.

"Kalau demokrasinya, saya kira mungkin titik kebebasan berpendapatnya ada benarnya pandangan itu. Saya setuju. Tapi untuk hal-hal lain saya kira nggak juga ya, misalnya pemilihan langsung, bermusyawarah, itu kan bentuk demokrasi juga," ujarnya.

"Jadi pada titik kebebasan berpendapatnya, ada bagian yang kebablasan mungkin iya ya. Banyaknya kabar-kabar yang sebetulnya kita belum pastikan, lalu begitu cepat menyebar kan. Untuk itunya saya kira ada benarnya, tapi tidak semuanya juga ya," ujarnya.

Tentang perlu ada perbaikan dalam kebebasan berpendapat, kata Saldi, semua elemen harus menyadari bahwa apa pun, jika digunakan tidak pada koridornya, akan menjadi kontraproduktif.

Indonesia, dikatakan Saldi, sedang menikmati salah satu hak paling dasar, yaitu kebebasan berpendapat. Tetapi kebebasan berpendapat itu harus dikelola dengan baik agar tidak kontraproduktif.

"Jadi, kalau tidak dikelola dengan baik, kan pada titik tertentu orang menganggap ini kebebasan berpendapat ini harus dikembalikan, harus dikendalikan kayak dulu, itu kan akan merugikan kita sendiri. Jadi, menurut saya, kalangan masyarakat luas harus hati-hati juga dengan persoalan seperti ini," tuturnya.



Presiden Jokowi sebelumnya menyebut demokrasi yang ada di Indonesia sudah kebablasan. Kunci jalan keluar dari demokrasi kebablasan itu adalah penegakan hukum yang tegas.

"Kuncinya... kuncinya dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum," ujar Jokowi dalam acara pelantikan pengurus Hanura di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Rabu (22/2). (idh/tor)