Parpol Diminta Berperan Wujudkan Demokrasi yang Beradab

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi demokrasi di Indonesia terlalu bebas dan kebablasan. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris mengatakan saat ini tengah terjadi penyalahgunaan kebebasan.

"Saat ini tengah berlangsung penyalahgunaan kebebasan. Kita tahu demokrasi itu menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, dan sipil. Hanya saja kebebasan tersebut itu disalahgunakan untuk memaksakan kehendak ketika menyatakan ekspresi politiknya, seperti demo atau unjuk rasa," kata Syamsudin dalam perbincangan, Rabu (22/2/2017) malam.

Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI itu mengatakan demokrasi memberikan jaminan hak warga sipil, termasuk kebebasan. Namun, di satu sisi, warga juga mesti memikirkan kewajiban. Menurutnya, saat ini wujud kebebasan yang kebablasan juga dapat ditemui di dunia media sosial.

"Kebebasan itu hak, tapi dalam sistem demokrasi, kita punya kewajiban. Jangan sampai kebebasan itu merugikan orang lain. Penyalahgunaan itu juga dapat kita lihat dalam interaksi di semua tingkat itu sudah tidak etis dengan saling hina, hujat dan ancam. Itu kan dapat kita ikuti di medsos," ucapnya.

Ia menambahkan, dalam situasi seperti ini, keterlibatan partai politik (parpol) juga tidak dapat dilepaskan. Parpol harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar sadar akan kewajiban mereka.

"Salah satu tanggung jawab parpol itu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas. Mereka harus membentuk kesadaran agar masyarakat juga punya kesadaran untuk menjalankan kewajibannya sebagai masyarakat politik yang baik," ujar Syamsudin.

Menurutnya, parpol juga dapat menjadi sarana penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Dengan cara itu, parpol dapat sebagai penyambung aspirasi masyarakat dengan pemerintah.

"Demokrasi adalah sistem paling beradab. Makanya aksi aspirasi kepentingan publik disampaikan melalui parlemen di tingkat pusat atau bawah. Kalau parpol atau parlemen tidak baik, jangan pilih lagi. Kalau demokrasi kan seperti itu. Memang parpol mengecewakan, tapi bagaimanapun kita mendesak parpol dan parlemen untuk ikut serta menciptakan demokrasi yang beradab," tuturnya. (jbr/idh)