MUI Banten Minta Sengketa Pilkada Diserahkan ke Penegak Hukum

Serang - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten meminta masalah hukum terkait dengan pilkada diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Sampai menunggu hasil akhir penghitungan suara manual oleh KPUD, masyarakat diminta memelihara persaudaraan dan ketertiban.

"Masalah-masalah yang menjadi ranah hukum diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum agar diselesaikan dengan adil," kata Ketua MUI Banten AM Romly kepada wartawan di kantornya, Kota Serang, Selasa (21/2/2017).

"Sambil menunggu hasil pemilihan gubernur, masyarakat hendaknya memelihara persaudaraan, kerukunan, ketertiban, dan kedamaian," lanjutnya.

MUI Banten, menurut Romly, memberikan apresiasi atas suksesnya pesta demokrasi Pilkada Banten 2017. Apalagi pemungutan suara berjalan aman dan damai.

Partisipasi masyarakat juga, menurutnya, bertambah dibanding pemilihan gubernur sebelumnya. Terkait dengan adanya perbedaan pilihan terhadap calon, Romly meminta agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Apalagi sampai memutus hubungan dan keakraban antarsesama.

"Perbedaan pilihan jangan sampai memutus silaturahmi. Ukhuwah harus dijaga dan kembali seperti sediakala saling menghargai dan tetap rukun," ujar Romly. (bri/elz)