"Sangat disesalkan. Karena itu, masyarakat jangan sampai terpengaruh oleh isu SARA yang dimainkan para elite politik dan kelompok politik swasta dalam pelaksanaan pilkada selanjutnya," kata peneliti Pusat Studi Perdamaian dan Keamanan Universitas Gadjah Mada Dr Zuly Qodir dalam diskusi 'Refleksi Pilkada Serentak 2017' di Yogyakarta, Selasa (21/2/2017).
Menurut dia, pelaksanaan pilkada serentak merupakan arena pertarungan elite politik partai yang memiliki modal dari sisi ekonomi, politik, dan kekuasaan, serta muncul para broker politik untuk mempengaruhi pemilih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, kelompok politik swasta di luar partai ini mengangkat isu agama untuk mempengaruhi pemilih yang disebarkan lewat jejaring media sosial. Selain isu dogma agama, mereka membangun isu-isu agar muncul rasa kebencian pada agama dan etnis tertentu.
"Ada labeling dan diskriminasi pada kelompok tertentu. Bahkan berusaha membangun kembali ingatan sosial masyarakat lewat isu komunisme," katanya.
Dalam pandangan dia, isu SARA yang dimainkan para kelompok politik swasta tersebut ternyata tidak begitu berpengaruh pada pemilih. Dia menyayangkan, jika tidak ditanggulangi oleh pihak berwenang, isu SARA akan terus menjadi isu liar yang disebarkan agar menimbulkan rasa kebencian terhadap agama dan etnis tertentu.
"Hal ini bisa berpotensi memecah belah masyarakat," katanya.
Sementara itu, peneliti dari Flinders University, Australia, Dr Priyambudi Sulistianto, menambahkan, kekhawatiran munculnya politik keluarga atau dinasti politik dalam pilkada belum sepenuhnya terjadi. Meski ada beberapa daerah, seperti di Banten, yang menurutnya perlu ada kajian mengenai fenomena tersebut.
"Fenomena yang terjadi sekarang baru dari suami ke istri atau ke anak," pungkas Priyambudi. (bgs/erd)










































