PDIP Soroti Aspek Administratif di Putaran I Pilkada DKI

Jakarta - Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menggelar rapat koordinasi dengan jajarannya terkait hasil Pilkada Serentak 2017. Dari 101 penyelenggaraan pilkada di seluruh Indonesia, Pilkada DKI paling menyita perhatian Mega.

Permasalahan administratif terkait daftar pemilih tetap (DPT) di Pilkada DKI menjadi sorotan dalam rakor itu. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan angka golput di Pilkada DKI 2017, yang mencapai 22 persen, disebabkan oleh dua hal, salah satunya adalah aspek administratif.

"Perkiraan kami ada dua, yang pertama itu 10 persen benar-benar asli golput, yang kedua karena aspek-aspek teknis administrasi. Di masa lalu, kita melihat persoalan sistemik seputar DPT tersebut, misalnya e-KTP dikorupsi, itu kan fakta," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017).

Dia menilai hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu harus sungguh-sungguh dijamin. Menurutnya, tidak boleh ada hal teknis yang menghambat hak konstitusional itu.

"Seperti pukul 1 siang TPS tutup, padahal antrean masih banyak, kertas suara kurang, padahal antusiasme tinggi. Itu kan hambatan-hambatan teknis administratif yang tidak boleh menghilangkan hak warga negara negara untuk memilih," paparnya.



Menanggapi hal itu, PDIP akan melakukan langkah advokasi guna memperjuangkan hak konstitusi masyarakat untuk menekan permasalahan administratif di putaran kedua nanti. Menurutnya, harus ada kepastian bahwa proses penyelenggaraan pemilu bisa berlangsung jernih.

"Sehingga kami melakukan advokasi, karena ini adalah pendidikan politik yang sangat penting, juga mengimbau agar jangan sampai ada lagi masalah tersebut," katanya.

"Apalagi Jakarta menjadi barometer, tidak hanya di Indonesia, dunia juga melihat bagaimana Pilkada DKI. Harus dipastikan agar pemilu juga betul berlangsung secara jernih," lanjut Hasto. (gla/erd)