Didatangi Anies, Eks Warga Bukit Duri Keluhkan Biaya Pembuatan KTP

Didatangi Anies, Eks Warga Bukit Duri Keluhkan Biaya Pembuatan KTP

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Selasa, 21 Feb 2017 18:35 WIB
Didatangi Anies, Eks Warga Bukit Duri Keluhkan Biaya Pembuatan KTP
Foto: Noval Dhwinuari Antony/detikcom
Jakarta - Cagub DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyapa warga di Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur. Di rumah susun inilah warga Bukit Duri yang terkena penggusuran tinggal.

Anies hadir untuk menyerap aspirasi warga Bukit Duri yang direlokasi ke Rusun Rawa Bebek. Cagub DKI nomor urut 3 itu tiba di Rusun Rawa Bebek, Jalan Inspeksi Kanal Timur, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (21/2/2017).

Dia kemudian berdialog bersama warga rusun yang telah menunggu. "Bapak-Ibu sekalian, saya datang ke sini ingin silaturahmi. Waktu itu saya sudah sempat ke tempat Bapak-Ibu di Bukit Duri. Sampai di sana, saya dengar ceritanya, tapi belum dengar langsung ceritanya dari Bapak-Ibu sekalian," ujar Anies kepada warga.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cagub nomor urut 3 itu kemudian mendengar berbagai keluhan yang dialami warga selama tinggal di rusun. Salah seorang warga menyoroti sulitnya mengubah KTP dari warga Bukit Duri ke alamat rusun tempat dia tinggal saat ini.

"Pak, warga rusunawa kalau urus KTP mohon tidak dipersulit. Sekarang itu sulit, Pak, harus bayar dan mahal. Kita nggak boleh lagi pakai KTP Bukit Duri, harus pakai KTP Rawa Bebek," ujar seorang ibu bernama Rosali.

Didatangi Anies, Eks Warga Bukit Duri Keluhkan Biaya Pembuatan KTPFoto: Noval Dhwinuari Antony/detikcom


Anies kemudian berjanji akan mengecek masalah kepengurusan KTP warga yang pindah ke rusun. Dia berjanji akan menghilangkan biaya KTP warga jika benar ada biaya yang dikenakan.

"Jadi saya ke sini bukan mau menyampaikan terima kasih ibu-ibu pilih nomor 3. Ibu-ibu pilih nomor 3 untuk mengubah Jakarta. Ini bukan sekadar menaruh Anies-Sandi sebagai gubernur. Ini soal nasib warga Jakarta. Saya ingin dengar pengalaman Bapak-Ibu di tempat ini," jelasnya.

"Soal KTP, nanti saya cek, supaya buatnya mudah. Semuanya yang sifatnya oleh pemerintah, ongkosnya harus ditanggung pemerintah," sambungnya. (nvl/erd)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads