Minim RTH Resapan, 80% Hujan Jabodetabek Jadi Aliran Permukaan

Jakarta - Banjir di Jabodetabek sejatinya adalah air hujan yang menjadi aliran permukaan. Imbas minim ruang terbuka hijau (RTH) dan resapan.

Banjir yang mengepung wilayah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang pada Selasa (21/2/2017) menunjukkan bahwa wilayah tersebut masih rentan terhadap banjir. Bahkan di beberapa wilayah makin meningkat.

Hal ini tidak terlepas dari dampak perubahan penggunaan lahan yang begitu pesat di wilayah Jabodetabek, sehingga hampir 80 persen hujan jatuh berubah menjadi aliran permukaan. Sementara itu, kapasitas drainase dan sungai jauh lebih kecil daripada debit aliran permukaan. Akibatnya, banjir dan genangan terjadi di mana-mana.

"Dari citra satelit Landsat tahun 1990 hingga 2016 menunjukkan permukiman dan perkotaan berkembang luar biasa. Permukiman nyaris menyatu antara wilayah hulu, tengah, dan hilir dari daerah aliran sungai yang ada di Jabodetabek. Sangat minim ruang terbuka hijau atau kawasan resapan air sehingga suatu keniscayaan air hujan yang jatuh sekitar 80 persennya berubah menjadi aliran permukaan. Bahkan di wilayah perkotaan sekitar 90 persen menjadi aliran permukaan," jelas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

Sutopo menyampaikan hal itu dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (21/2). Kapasitas sungai-sungai dan drainase perkotaan untuk mengalirkan aliran permukaan masih terbatas.

"Okupasi bantaran sungai menjadi permukiman padat menyebabkan sungai sempit dan dangkal. Sungai yang harusnya lebar 30 meter, saat ini hanya sekitar 10 meter. Bahkan ada sungai yang 5 meter. Sudah pasti kondisi tersebut menyebabkan banjir. Relokasi permukiman di bantaran sungai adalah keniscayaan jika ingin memperlebar kemampuan debit aliran. Tapi sering kali relokasi sulit dilakukan karena kendala politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat," paparnya.

Dia menambahkan penataan ruang harus dikendalikan. Daerah-daerah sempadan sungai, kawasan resapan air, dan kawasan lindung harus dikembalikan ke fungsinya.

"Tidak mungkin Pemda Jakarta sendirian mengatasi banjir. Harus kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemda lain. Studi banjir dan masterplan pengendalian banjir sudah ada sejak lama. Tinggal komitmen bersama," tandasnya. (nwk/fdn)