"Memang kita sedang dalam proses, perubahan sedang kita lakukan. Sekarang kita lihat data saja, tahun kemarin berapa titik, berapa lama banjirnya, tahun sekarang berapa, kita fakta saja kita nggak akan main wacana, tapi kita kerja, kita lakukan kita kerjakan," kata Djarot di Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur, Selasa (21/2/2017).
Dia menjelaskan Pemprov masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena ada beberapa normalisasi sungai yang merupakan wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurutnya, setelah normalisasi di beberapa tempat, progres penanggulangan banjir di Jakarta meningkat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Djarot berpesan agar masalah banjir di Jakarta ini tak dikaitkan ke ranah politik dengan menyeret isu penggusuran. Dia menegaskan relokasi warga di bantaran sungai merupakan jalan keluar untuk menanggulangi banjir.
"Kemudian kita selalu, maaf ya, jangan dipolitisasi, kemudian warga mau digusur-gusur, siapa yang menggusur? Kami terus terang saja dalam normalisasi sungai mau tidak mau kita harus merelokasi," tutupnya.
Baca juga: Cek Banjir, Anies: Kenapa Normalisasinya Berhenti Tahun 2014?
Anies sebelumnya menyoroti normalisasi sungai yang berhenti sejak tiga tahun silam. Anies mengatakan tidak perlu merelokasi warga untuk mengatasi banjir di Jakarta. Menurut dia, yang diperlukan adalah tata ulang lingkungan sekitar.
"Nggak (perlu relokasi), itu bisa ditata ulang lingkungannya tanpa harus dipindahkan dan itu bisa dikerjakan, tinggal kemauan saja kok," ujar Anies di RW 04 Kelurahan Cipinang Melayu, Kampung Makasar, Jakarta Timur, Senin (20/2). (nth/idh)










































