Sidang Ahok Dimulai, Ahli Agama dari PBNU Jadi Saksi Pertama

Sidang Ahok

Sidang Ahok Dimulai, Ahli Agama dari PBNU Jadi Saksi Pertama

Rina Atriana - detikNews
Selasa, 21 Feb 2017 10:24 WIB
Ahok bersama deretan pengacaranya saat sidang. (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Tiga ahli akan memberikan keterangan dalam lanjutan sidang dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahli pertama yang dihadirkan adalah ahli agama dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yakni Miftahul Ahyar.

Sidang lanjutan atau sidang ke-11 Ahok digelar di auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2017). Miftahul menjabat Wakil Rais Aam PBNU.

"Saya diberi tugas oleh PBNU untuk menjadi ahli," kata Miftahul.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jaksa menuturkan Miftahul dihadirkan sebagai ahli agama. Miftahul langsung ditanyai mengenai Al-Maidah ayat 51 dan alasan turunnya.

Menurut Miftahul, ayat itu berkaitan dengan larangan memilih pemimpin nonmuslim, termasuk di antaranya dari Yahudi dan Nasrani.

"Bagi mereka yang melakukan itu ada di jalan yang sesat dan terancam. Ini sesuai dengan berbagai beberapa ayat Ali Imran, An-Nisa, dan sebagainya yang separalel atau semakna dengan Al-Maidah 51," ujar MIftahul.

Hakim bertanya pemimpin seperti apa yang dimaksud dalam ayat tersebut. Miftahul menjelaskan itu termasuk pemimpin agama dan dunia.

"Jadi maksud pemimpin ya yang memimpin agama dan dunia," tutur Miftahul.

Ditanya mengenai asal ayat tersebut, Miftahul menyebut salah satunya karena ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang merasa dikhianati dan kemudian memilih memisahkan diri.

"Ada salah satu sahabat yang merasa terkhianati, yang sedang ada masalah, ingin melepaskan. Itu dari sekian sebab," jelas Miftahul.

Selain Miftahul, dua ahli yang akan memberikan keterangan adalah ahli agama Yunahar Ilyas dan ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir. (rna/dhn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads