Pemuda Muhammadiyah Minta Massa Aksi 212 Jauhi Kepentingan Politik

Jakarta - PP Pemuda Muhammadiyah memilih tidak ikut dalam aksi 212 jilid II besok. Menurut Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar, massa aksi harus mewaspadai provokasi.

"Hari ini kami malah sudah lebih maju, kami datang langsung ke Pak Presiden untuk menagih sikap beliau. Jadi kawan-kawan yang aksi besok saya pikir harus hati-hati karena pengerahan massa dan segala macam itu rawan digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu," kata Dahnil di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2017).

Baca Juga: Bertemu Jokowi, Pemuda Muhammadiyah Minta Ahok Dinonaktifkan

Tuntutan aksi 212 jilid II adalah penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Tuntutan itu pun sudah disampaikan oleh Dahnil kepada Presiden Jokowi secara langsung.

"Nah, hari ini kan sebenarnya aspirasi kawan-kawan yang besok itu demo sudah kami sampaikan, bahkan terus terang langsung kepada Pak Presiden dan Pak Presiden langsung menjawab itu. Sehingga tentu kami Pemuda Muhammadiyah menunggu Pak Jokowi. Nanti kalau sudah keluar PTUN, kita tagih sikap beliau, apakah beliau akan tetap konsisten dengan sikap itu," tutur Dahnil.

Kepada Dahnil dan kawan-kawan, Jokowi menyatakan akan mengikuti putusan PTUN apakah Ahok dinonaktifkan atau tidak. Jokowi menunggu argumen dari institusi formal.

"Karena Pak Jokowi tadi janji, kalau PTUN bilang kalau Ahok harus diberhentikan, Pak Jokowi juga akan mengikutinya, harus diberhentikan. Jadi kita tagih saja dan kita tunggu keputusan PTUN," ungkap Dahnil.

Dahnil menekankan, Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum harus dikedepankan. Pemuda Muhammadiyah sendiri tak membahas soal aksi 212 dengan Presiden Jokowi.

(rvk/fjp)