"Jadi maksud saya, kita harus sama-sama menurunkan tensi, jangan sepihak, aparat juga harus. Jadi pendekatan hukum dengan keras itu harus dievaluasi. Misalnya ulama-kiai ditangkap, itu kan mengundang bahasa yang tidak bersahabat dan itu tidak efektif untuk menurunkan ketegangan," ujar Jimly di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/2/2017).
Secara umum, Jimly berpendapat tidak usah diteruskan demo-demo sesudah 212 pada Desember tahun lalu. Menurutnya, pengerahan massa juga tidak akan berpengaruh atau mengubah pandangan masyarakat umum dalam pilkada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jimly juga berharap aparat tidak lagi melakukan pendekatan kekerasan soal demo-demo yang dilakukan umat. Contohnya adalah penangkapan dan pemeriksaan ulama-ulama dan kiai yang belakangan ini sedang marak.
"Tapi saya mengimbau kepada aparat, jangan juga berlebihan dalam menggunakan kewenangan. Dalam mendidik masyarakat, jangan mendidik dengan pendekatan kekerasan. Ini harus dipertimbangkan karena mengundang reaksi lanjutan. Padahal saya meyakini, sesudah pilkada selesai, mestinya sudah turun hawa panas, turun, kecuali DKI ada ronde kedua," ucapnya.
Sebagai Ketua DKPP, Jimly menegaskan akan bersikap netral. "Kami sebagai DKPP menjaga KPU dan Bawaslu. Kita pecat kalau mereka berpihak," ucapnya. (rvk/tor)










































