Ahok datang ke wilayah Bukit Duri di belakang SMA 8 ditemani Kadis Sumber Daya Air DKI Teguh Hendarwan, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi, serta Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Kementerian PUPR Iskandar. Kepada Iskandar, Ahok mengatakan saat ini masyarakat di Bukit Duri sudah mengerti bahwa wilayah tersebut harus dinormalisasi.
"Masyarakat sudah mengerti kok, ini banjir, jadi harus dinormalisasi," kata Ahok di Bukit Duri, Senin (20/2/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pikirkan saja, Pak, enaknya bagaimana. Kalau memang harus dipindah, saya mau kok. Tapi yang masih saya pikirkan, anak saya masih sekolah, Pak," kata seorang warga kepada Ahok.
Menjawab keluhan warga tersebut, Ahok menyebut salah satu hal yang bisa dilakukan olehnya adalah meminjamkan uang terlebih dulu kepada warga untuk bisa pindah. Setelah itu, bila Rusun Pasar Rumput sudah selesai, warga bisa menempati rusun tersebut. Menurut Ahok, hal tersebut lebih rasional untuk dilakukan karena yang penting warga bisa pindah dulu dari bantaran Sungai Ciliwung.
"Ini pasti dibongkar, Bu, untuk dibikin sheet pile (turap). Tapi masih kita pikirkan bagaimana enaknya buat Ibu. Nanti bisa saja kita bayarin dulu Ibu untuk pindah. Setelah Rusun Pasar Rumput selesai, baru pindah lagi ke rusun. Kalau seperti ini terus, saya takut ada korban. Air sekarang nggak bisa ditentuin. Sekarang nggak jelas. Khawatir saja kita. Kalau nggak dibikin sheet pile, ngeri kita," ujarnya.
"Ada yang mikir nggak apa-apa banjir setahun sekali apa 5 tahun sekali, tapi sekarang nggak jelas. Nggak ada lagi sekarang istilah musim hujan atau musim kemarau sekarang," lanjut Ahok.
Ahok menegaskan tidak akan mengulur-ulur waktu untuk melakukan proses normalisasi Sungai Ciliwung. Dia mengatakan hal tersebut dilakukan untuk kebaikan warga. Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengingatkan warga agar tidak mempercayai isu yang menyebut bahwa rusun hanya bisa ditinggali selama delapan tahun.
"Ngapain kita mengulur-ulur waktu. Kalau niat kita baik, kenapa nggak jalan. Kita bongkar untuk kebaikan warga," ucapnya.
"Seperti rusun itu, rusun katanya maksimal 8 tahun. Anda baca nggak pergub saya, di situ ditulis rusun 2 tahun boleh diperpanjang. Anak-mantu boleh mewarisi. Tapi masak tega, anak kuliah, semua gratis tapi sampai cucu tinggal di rusun. Tapi ini kan politik, bisa bilang tiga kali putus (kontrak rusun). Orang mau jadi gubernur, fitnah apa aja bisa," imbuhnya.
Kepada wartawan, Iskandar mengatakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala dalam proses normalisasi Sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri adalah pembebasan lahan. Padahal, menurutnya, wilayah tersebut sudah akan dipindahkan sejak tahun 2013.
"Masalahnya di sini adalah pembebasan lahan. Ini lahan sebetulnya sudah mau kita garap dari tahun 2013," ujarnya. (bis/erd)