Pemerintah Didesak Audit Bisnis TNI

Jakarta - Pemerintah didesak melakukan audit sebelum menerima pelimpahan bisnis TNI. Hal ini untuk menghindari kerugian yang besar.Desakan tersebut diungkapkan sejumlah LSM antara lain Kontras, ICW, Walhi, Infid dan CSIS di Kantor Kontras, Jl. Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (15/4/2005)."Audit secara transparan ini untuk melihat kontribusi yang sudah diberikan bisnis TNI kepada prajurit," ujar aktivis Kontras Edwin Partogi.Selain itu, audit ini penting dilakukan untuk memberi kejelasan aktor yang terlibat dalam bisnis tersebut. Pasalnya, hingga kini aktor yang berbisnis masih sumir. "Bisnisnya apa dan besar asetnya berapa, sampai sekarang kita tidak pernah tahu," kata aktivis ICW Danang Widoyoko.Mereka menyesalkan pernyataan yang dilontarkan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie bahwa bisnis TNI tidak perlu diaudit. Pernyataan itu membuktikan Aburizal tidak mengerti mengenai bisnis TNI."Kalau tidak ada audit dan evaluasi kinerja, bisa jadi pemerintah akan merugi seperti kasus BPPN," lanjut Danang.Selain itu, mereka meminta Dephan mengevaluasi rencana penambahan jumlah Kodim di Indonesia. Langkah ini untuk menutup peluang tumbuhnya bisnis TNI di daerah. "Kalau tidak cermat, penambahan jumlah kodim akan membuka peluang menjamurnya bisnis TNI," tandas Peneliti CSIS, Philips Jusario Vermonte. (rif/)