Hikam: Pemimpin PKB Harus Mampu Lakukan Konsolidasi

Semarang - AS Hikam ikut meramaikan bursa kandidat Ketum PKB. Salah satu alasannya PKB ke depan harus dipimpin figur yang mampu melakukan konsolidasi dan bukan figur yang berpotensi konflik. Tidak jelas siapa yang 'ditembak' Hikam. Sejumlah nama yang telah secara terbuka mencalonkan diri sebagai Ketum PKB merupakan sosok yang selama ini pernah atau masih mengelola partai itu. Sebut saja, Saifullah Yusuf yang merupakan Sekjen PKB hasil MLB PKB Yogyakarta, Januari 2001. Lebih dari 3,5 tahun tokoh muda ini berperan besar mengelola PKB sebelum akhirnya dinonaktifkan karena masuk Kabinet SBY.Selanjutnya, posisi Gus Ipul, panggilan Saifullah, digantikan Muhaimin Iskandar yang juga mencalonkan diri. Calon lainnya adalah Mahfud MD yang kini menjabat sebagai Pjs Ketum menggantikan Alwi Shihab yang juga dinonaktifkan."Saya tidak ingin PKB dipegang pimpinan yang bertipe konfliktual. PKB ke depan harus mampu mengkonsolidasikan seluruh kekuatan untuk menyambut era baru perpolitikan di Indonesia yang semakin penuh tantangan," ujar Hikam kepada wartawan di Semarang, Jumat (15/4/2005) malam.Hikam enggan menyebut siapa yang dimaksudnya. Namun, ia memberikan contoh pengelolaan konflik yang dinilainya tidak benar. Persoalan yang tidak seberapa besar di daerah justru berlarut-larut setelah ditangani DPP PKB."Saya pernah ditugasi untuk menyelesaikan persoalan di daerah seperti itu. Kalau 2 konflik bisa saya selesaikan, atau setidaknya konflik itu tetap menjadi 2 dan bukannya malah berkembang menjadi 5 atau bahkan lebih," paparnya.Restu Gus DurDisinggung berapa jumlah dukungan kepada dirinya, Hikam dengan diplomatis tidak menyebut angka. Alasannya, klaim-klaim para kandidat selama ini justru menimbulkan kejanggalan. "Ada yang mengklaim didukung 22 DPW, satunya lagi mengklaim didukung 18 DPW. Itu kalau sampeyan hitung sudah 40 DPW lho. Padahal di seluruh Indonesia cuma ada 33 DPW," ungkapnya. Namun, ia menyebut beberapa daerah yang diklaim memberikan dukungan. Menurut Hikam, dirinya didukung sejumlah DPC dari Jateng, Jatim, Sumatera Utara, dan Indonesa Timur. (rif/)