"Kami perlu untuk juga menerangkan bahwa viral-viral di media sosial yang mengatakan dan tersebar luas bahwa (akan ada) revolusi siap-siap perang, siap-siap DPR/MPR kemudian robohkan daripada pagar-pagar DPR itu tidak benar," jelas Bernard saat jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman Kav 55, Jakarta, Senin (20/2/2017).
Bernard menyampaikan pihak FUI tidak bertanggung jawab atas informasi yang tersebar di media sosial itu. Ia menekankan aksi besok adalah aksi damai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koordinator aksi 212 Ustaz Bernard Abdul Jabbar (Mei Amelia/detikcom) |
Menurutnya, informasi yang tersebar di media sosial itu berseberangan dengan tema aksi, yakni aksi damai. "Karena apa, karena itu adalah rumah kita, kenapa kita yang harus kita rusak dan itu akan kemudian berseberangan dengan logika kita menghancurkan rumah kita sendiri dan itu tidak benar," kata Bernard, yang juga pengurus GNPF.
Bernard menyampaikan beberapa agenda yang menjadi tuntutan massa. Salah satunya meminta DPR mendesak Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tjahjo Kumulo segera memberhentikan Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang saat ini menyandang status terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.
"Yang kedua, kami juga akan menyampaikan untuk segera menyetop kriminalisasi terhadap para ulama-ulama kita yang saat ini sedang dalam proses pelaksanaan pemanggilan-pemanggilan di berbagai tempat di seluruh Indonesia," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pihaknya telah menerima pemberitahuan dari massa FUI terkait dengan rencana aksi besok itu.
"Kami telah menerima pemberitahuan terkait adanya unras di depan gedung DPR Selasa, 21 Februari, jam 07.00 WIB sampai selesai. Kami, pihak keamanan, telah mengomunikasikan kepada pihak yang akan melakukan unras," tutur Argo. (mei/idh)












































Koordinator aksi 212 Ustaz Bernard Abdul Jabbar (Mei Amelia/detikcom)