Namun dia menepis ada kecurangan terkait hal tersebut. Menurut Zaki, warga yang boleh coblos 2 kali merupakan keputusan bersama dengan Panwaslu setempat.
"Ini merupakan keputusan bersama antara KPPS dan Panwaslu sehingga terjadinya hal seperti itu, " ujarnya di TPS 29, Jl Buncit Raya, Jakarta Selatan, Minggu (19/2/2017).
"Ya dia membawa C6 dan membawa semacam surat kuasa dari nama yang terdapat di C6 tersebut untuk diwakilkan, katanya masih punya hubungan keluarga," imbuhnya.
Zaki menjelaskan KPPS kurang mendapatkan pemahaman mengenai peraturan dari KPU DKI Jakarta. Ia juga mengakui bahwa pantia KPPS TPS 29 merupakan orang yang baru menangani hal tersebut.
"Kami memang mengakui bahwa luput dari hal tersebut, kalau pembinaan sudah ada. Kita juga masih baru," ungkapnya.
Ketika ditanya mengenai apakah KPPS TPS 29 akan membantu warga yang melakukan pencoblosan lebih ia menyatakan akan siap membantu warga tersebut.
"Ia kami siap membantu," ungkapnya.
KPU DKI Jakarta telah menerima rekomendasi Bawaslu DKI terkait pemilihan suara ulang di 2 TPS, salah satunya di TPS 29, Kalibata, Jakarta Selatan. TPS tersebut diduga ada warga yang menggunakan formulis C6 yang bukan miliknya untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta lebih dari 1 kali. Hingga pagi ini pukul 10.00 WIB, warga yang telah memilih sudah 171 orang dari 491 DPT.
(rvk/erd)
