DetikNews
Jumat 17 Februari 2017, 20:28 WIB

Bawaslu DKI Temukan Masalah di 83 TPS Saat Pencoblosan

Jabbar Ramdhani - detikNews
Bawaslu DKI Temukan Masalah di 83 TPS Saat Pencoblosan Bawaslu DKI membeberkan masalah-masalah di TPS. (Jabbar/detikcom)
Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI telah menginventarisasi catatan selama pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta Rabu (15/2) lalu. Setidaknya Bawaslu mendapatkan 83 catatan terkait penyelenggaraan di seluruh tempat pemungutan suara di DKI Jakarta.

"Identifikasi hasil temuan dan pengawasan kita ini didasarkan pada problematika di TPS-TPS di wilayah DKI Jakarta. Kita sudah identifikasi, ini belum terkumpul semua datanya. Ada sekitar 83 TPS," ujar Ketua Bawaslu Mimah Susanti di kantornya, Jalan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (17/2/2017).

Dari sebanyak 83 catatan pengawasan pemungutan dan penghitungan itu, Bawaslu membagi ke dalam empat kategori. Kategori tersebut ialah terkait logistik di TPS, pelanggaran yang dilakukan pemilih, penyelenggaraan di TPS, dan pelanggaran lainnya.

Kategori terkait logistik di TPS menjadi temuan terbanyak Bawaslu. Di kategori ini dikhususkan kembali adanya temuan surat suara habis atau kurang di 10 TPS, form daftar pemilih tambahan yang habis di 12 TPS, surat suara yang tercoblos di 3 TPS, dan perpindahan surat suara antar-TPS di 2 TPS.

"Kedua, terkait penyelenggaraan untuk pemilih. Ditemukan pemilih yang membawa C6 orang lain. Ada juga pemilih yang membawa formulir A5 atau surat pindah memilih yang diduga palsu, adanya pemilih yang membawa C6 ganda, dan pemilih menggunakan KTP wilayah lain," papar Mimah.

Ia menceritakan peristiwa adanya pemilih yang menggunakan formulir C6 milik orang lain. Peristiwa ini terjadi di TPS 46 Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Jadi ada pemilih, dia datang bawa C6. Lalu datang lagi pemilih yang sebenarnya membawa C6 lagi. Atas kejadian itu, yang bersangkutan yang menggunakan C6 pertama itu sudah dipanggil oleh Panwaslu Jakpus," ujar Mimah.

"Kemudian di TPS 01 Utan Panjang, Kemayoran. Ada pasutri menggunakan C6 orang lain untuk memilih. Kebetulan saksi paslon yang di sana tahu yang datang ini bukan pemilik C6. Pasutri ini menggantikan mertua dan adiknya. Ini sedang dalam penanganan Gakkumdu, apakah memenuhi unsur pidana atau tidak," sambungnya.

Mimah mengatakan memang seharusnya petugas KPPS mengecek lebih dulu daftar pemilih. Hal ini dilakukan dengan menunjukkan KTP. Selain itu, dia mengharapkan petugas KPPS yang dipilih harus orang sekitar agar tidak luput dari pengawasan.

Temuan selanjutnya terkait penyelenggaraan di TPS. Bawaslu memiliki temuan terbanyak, yakni kasus pemilih yang sudah membawa identitas lengkap dan antre sebelum pukul 13.00 WIB tapi tidak dapat menggunakan hak pilih. Kasus ini terjadi di 13 TPS.

Kasus lain terkait penyelenggaraan di TPS ialah pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) namun tidak membawa formulir C6. Selain itu, ada kasus memberikan kesempatan pemilih untuk menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan pemilih daftar pemilih tambahan (DPTb) membawa identitas yang tidak sesuai aturan.

"Terakhir, ada kategori pelanggaran lainnya yang terkait dengan adanya bentrok warga dengan relawan salah satu paslon. Kedua, ada pemukulan terhadap petugas KPPS," ucap Mimah.

Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu, peristiwa bentrok warga dengan relawan salah satu paslon terjadi di TPS 18 Petojo Utara, Jakarta Pusat. Sedangkan pemukulan terhadap petugas KPPS terjadi di TPS 02 Kedoya Utara, Jakarta Barat.

Alhasil, terhadap temuan ini, Bawaslu akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran berdasarkan peraturan yang berlaku. Langkah pertama adalah dengan melakukan investigasi untuk menelusuri pelanggaran yang ada.

"Terkait dugaan tindak pidana diatur dalam pasal 178a yang menyebutkan 'setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih dipidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 24 juta dan paling banyak Rp 72 juta," paparnya.

Mimah mengatakan ancaman pidana tersebut terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih yang menggunakan C6 orang lain, penggunaan A5 palsu, dan penggunaan C6 palsu. Termasuk dengan temuan adanya surat suara tercoblos dan dugaan mobilisasi massa kepada pemilih yang masuk dalam DPTb.

Bawaslu juga mengimbau KPU DKI untuk mengevaluasi petugas KPPS terkait temuan adanya kesalahan dalam penyelenggaraan di TPS.
(jbr/rvk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed